Berita

sarwo edhie wibowo

Bos PBNU Dukung Capres Militer karena Isu PKI?

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 11:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Direktur Eksekutif Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang punya analisa menarik kenapa Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sampai menyatakan presiden mendatang harus militer.

Penyebabnya adalah hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dirilis Juli 2012 lalu terkait kasus pembantaian massa Partai Komunis Indonesia. Komnas HAM menyatakan pembunuhan massal pada 1965-1966 itu merupakan pelanggaran HAM berat.

"Kan itu akan nyerempet keluarga (Letnan Jenderal) Sarwo Edhie Wibowo dan NU. Jangan-jangan isu ini jadi pengentalan hubungan antara NU dengan keluarga Sarwo. Sehingga terjadi penyatuan. Analisa saya seperti itu. Bisa betul, bisa salah," kata Hatta kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (14/1).

Sarwo Edhie Wibowo merupakan Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) dinilai punya peran besar dalam penumpasan PKI. Sementara NU disebut-sebut juga terlibat dalam pembantaian massa PKI tersebut di berbagai daerah.

"Isu komunis itu bisa jadi landasan NU dan TNI menyatu. Sehingga bisa jadi penguatan kontak batin senasib dan sepenanggungan antara PKI dan NU. Sehingga NU berpikir itu, kita butuh tentara yang keras dan tegas, apalah macam-macam bumbunya," tandas Hatta. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya