Pedagang Stasiun KA Minta Pertanggungjawaban SBY

Sejak dua bulan terakhir, PT Kereta Api Indonesia (KAI) gencar melakukan penggusuran paksa kios pedagang di berbagai stasiun se-Jabodetabek. Penolakan penggusuran dilakukan pedagang karena tidak ada sosialiasi yang memadai, tidak pernah ada dialog dan tawaran solusi apapun kepada pedagang yang sudah puluhan tahun menjadi mitra PT.KAI berdagang di stasiun.

Sayangnya, meskipun muncul jeritan dan protes dari pedagang di berbagai stasiun PT. KAI tidak bergeming. Bahkan teguran Komnas HAM dan Kementerian BUMN pun tidak digubris. PT.KAI  terus menggempur paksa kios-kios pedagang dengan dalih melaksanakan Peraturan Presiden 83/2011.

Ironisnya lagi, PT. KAI mengerahkan aparat TNI dan Polisi untuk menggusur paksa Kios-kios pedagang stasiun Cilebut, Bojong Gede, Citayam, Bogor, Depok Baru, Lenteng Agung diluluhlantahkan oleh perusahaan BUMN di bawah pimpinan Ignatius Jhonan tersebut.

padahal, dampak penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. KAI itu, ratusan pedagang korban penggusuran Paksa PT. KAI di beberapa stasiun  tersebut kini menjadi pengangguran-pengangguran baru Indonesia, menjadi korban pemiskinan struktural oleh PT. KAI.

Karena itulah, para pedagang stasiun se-Jabodetabek sekitar 910 orang yang tergabung dalam Persatuan Pegiat Usaha Jabodetabek akan melakukan demonstrasi di depan Istana, Jakarta pukul 09.00 WIB (Senin, 14/1) untuk menuntut Presiden Republik Indonesia bertanggungjawab terhadap tindakan penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. KAI. Unjuk rasa ini akan diisi orasi politik, teatrikal, pembacaan puisi, penyerahan statement pedagang se-Jabodetabek ke Istana Negara, dan membawakan lagu-lagu perjuangan. [zul]