Berita

ilustrasi, kekerasan terhadap anak

Terapkan KLA dan GKB agar Kasus RI Tak Terulang

MINGGU, 13 JANUARI 2013 | 08:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kasus meninggalnya bocah 11 tahun berinisial RI menyita perhatian publik. Bocah yang meninggal 6 Januari lalu di ruang ICU Rumah Sakit Persahabatan itu diduga mengalami tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan dirinya koma hingga menghembuskan nafas terakhirnya.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati turut prihatin dengan kejadian memilukan yang menimpa anak kelas V SDN Petang Pulo Gebang, Jakarta Timur itu. Anis pun meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus tersebut hingga terang benderang.

"Segera temukan pelakunya, ganjar dengan hukuman seberat-beratnya. Tak peduli saudara korban atau bukan, hukuman yang diberikan harus bisa memberikan efek jera," tegas Anis, Minggu (13/1) di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menurut Anis, terjadinya kasus tersebut merupakan salah satu indikasi rapuhnya tatanan sosial serta adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa memilukan itu, lanjut Anis, juga menjadi petanda mulai pupusnya nilai-nilai agama, akhlak dan budi pekerti yang luhur di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

"Karena itu kami mendorong percepatan penerapan program Kota Layak Anak di seluruh kota/kabupaten sebagai upaya perlindungan anak. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi," papar Anis.

Menurut Anis, dengan terwujudnya Kota Layak Anak (KLA), hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan lebih terjamin. Apalagi jika program tersebut bisa dilaksanakan hingga tingkat Rukun Tetangga, anak akan lebih terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

"Karena itu program ini harus mendapat dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah," ucap Anis.

Selain itu Anis menjelaskan bahwa PKS juga punya program Gerakan Keluarga Berkualitas (GKB). Melalui program itu PKS ingin menguatkan fungsi-fungsi keluarga sebagai pilar yang menguatkan tatanan sosial. Menjadikan keluarga sebagai basis pembentukan generasi yang berpegang pada nilai-nilai luhur agama, budaya dan bangsa.

"Fokus program ini adalah menjadikan keluarga sebagai pusat tumbuh kembang anak yang produktif dan kondusif," kata ibu 8 anak ini.

Anis menerangkan bahwa program Gerakan Keluarga Berkualitas saat ini sudah berjalan di hampir seluruh kota/kabupaten di setiap provinsi di Indonesia. Targetnya program tersebut bisa segera diterapkan hingga tingkat kecamatan bahkan tingkat RT/RW. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya