Berita

Politik

Herlini Amran Siap Menagih Janji Menteri M Nuh

Anggaran Pergantian Kurikulum Pendidikan Nasional Rp 171 Miliar
MINGGU, 25 NOVEMBER 2012 | 15:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah berencana mengubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2013 mendatang. Besarnya anggaran pergantian kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 sebesar Rp 171 miliar.

"Pergantian kurikulum pendidikan nasional itu tidak gratisan. Saya berharap besarnya anggaran penyempurnaan kurikulum pembelajaran dan pembukuan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 berbanding lurus dengan output yang akan didapatkan," kata anggota Komisi X DPR, Herlini Amran, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (26/11).

Herlini meminta Mendikbud Muhammad Nuh memberikan laporan evaluasi perkembangan kurikulum pendidikan yang lalu kepada Panja Kurikulum Komisi X DPR sebelum menjelaskan kepada publik setiap hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan yang dibiayai anggaran tersebut.

"Ini menjadi penting sebagai evaluasi bahwa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memang telah diteliti layak disempurnakan," ujarnya.

Politisi PKS ini menambahkan, jika evaluasi berbasis riset itu tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi malkonsepsi dalam penyusunan kurikulum. Bisa saja produk akhirnya prematur lagi seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya.

"Atau mungkin benar adanya, kurikulum baru itu, ya proyek buku baru Kementerian. Lah wong, Pusar Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) kemarin menyatakan bukunya sudah siap dicetak. Padahal belum ada evaluasi kurikulum lama, begitupun kurikulum baru belum diuji publik dan sempurnakan lebih lanjut," ujarnya.

"Masyarakat memiliki keinginan yang sangat kuat untuk segera menyempurnakan kurikulum KTSP. Dan, saya siap menagih janji Kemendikbud yang akan melahirkan kurikulum baru yang mengutamakan karakter atau penguatan moral ketimbang nilai," tandasnya. [dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya