Berita

Politik

KORUPSI HAMBALANG

BPK Tidak Paham Isi Kontrak Duta Sari Citralaras

SELASA, 20 NOVEMBER 2012 | 00:03 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Direktur PT Duta Sari Citralaras, Mahfud Suroso, mengaku baru dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah lembaga yang dipimpin Hadi Purnomo itu menyerahkan laporan hasil audit invetigatif mengenai proyek pembangunan sport center di Hambalang kepada DPR.

"Saya sebelumnya belum pernah dipanggil," kata dia usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/11).

Menurut Mahfud, BPK tidak tahu persis isi kontrak yang dipegang oleh perusahaannya yang menjadi subkontraktor untuk mengerjakan urusan mechanical elektrikal gedung Hambalang. Sehingga dalam laporan hasil audit investigatifnya, BPK menyimpulkan bahwa pencairan uang muka sebesar Rp 63 miliar dari nilai subkontrak sebesar Rp 300 miliar sebagai pencairan yang tidak patut dan dinilai bermasalah.


"Kontrak saya itu ada ketentuannya. Saya mendapatkan 20%. Itu jelas yang saya back up adalah backup uang muka dan back up jaminan," imbuhnya.

BPK mengatakan seharusnya proyek mechanical elektrical dikerjakan belakaangan. Tapi, lanjut dia, BPK sendiri tahu pekerjaan terkait mechanical elektrical Hambalang sudah dikerjakan oleh perusahaannya secara penuh.

"Di sana itu ada 18 subkon, tetapi janganlah (dianggap) yang menarik dibicarakan itu hanya kami," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya