Berita

ilustrasi

Politik

Ketua Komisi IV: Pemerintah Jangan Gegabah Tambah Kuota Impor Daging

SENIN, 19 NOVEMBER 2012 | 02:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan harga daging sapi yang terjadi belakangan ini.

"Kenaikan harga daging sapi sepekan terakhir sudah di luar kewajaran, padahal tidak ada kenaikan konsumsi yang berarti," kata Ketua komisi IV DPR, M. Romahurmuziy dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke redaksi, Minggu (18/11).

Politikus PPP yang biasa disapa Romy ini pun meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah yang terjadi di rantai pasok.


"Persoalannya hanya mungkin di dua tempat, para pengusaha penggemukan sapi (feed lotter) dan para pengusaha rumah potong hewan (jagal sapi)," katanya

Makanya, Romy menyarankan agar pemerintah bisa lebih cermat lagi, khusunya dalam melakukan import daging.

"Pemerintah jangan gegabah menambah kuota impor daging atau sapi, karena belum tentu di situ persoalannya," pinta dia.

Sambung Romy, populasi sapi nasional sekarang sekitar 15,9 juta ekor. Artinya stok ini cukup untuk pasokan domestik, tanpa harus terjadinya kenaikan harga, terutama menjelang libur natal dan tahun baru.

"Pemerintah harus mendata, dimana populasi itu berada, dan bagaimana memobilisasinya ke rumah-rumah potong hewan di pusat-pusat konsumsi, khususnya Jabodetabek," ungkapnya.

"Komisi IV DPR RI di awal pekan ini akan mengagendakan pemanggilan pihak-pihak terkait,seperti dirjen peternakan kementan serta asosiasi pedagang sapi, asosiasi pedagang bakso, asosiasi importir daging sapi, dan asosiasi feed lotter," tutup Romy. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya