Berita

Politik

PPP Himbau Dunia Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sekjen Menginstruksikan Seluruh Kader Membaca Qunut Nazilah
MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 | 22:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dengan adanya rentetan serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Palestina, negara-negara di dunia harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

"Yang dilakukan Israel sudah menginjak-injak deklarasi universal hak-hak asasi manusia (HAM), karena mereka menghakimi sepihak dengan menyerang saat ibadah solat jumat dilaksanakan. Karenanya negara-negara di dunia harus memprotes tindakan tersebut dengan memutuskan hubungan diplomatik," kata Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy dalam rilis yang ditermia redaksi, Minggu (18/11).

Menurut pria yang biasa disapa Romy ini, Presiden SBY juga harus manfaatkan KTT Asen, Asean plus & KTT D-8 untuk menggalang komunike internasional mengutuk serangan Israel ke jalur Gaza dan melakukan langkah kongkrit melalui DK-PBB untuk menghentikan langkah offensif Israel.


"3 KTT yang dihadiri presiden mewakili komunitas internasional paling berpengaruh saat ini, mengingat kehadiran kepala negara-negara anggota pemegang veto DK PBB, yaitu Cina dan AS," jelas dia.

"Dengan itu, bobot komunike internasional ini akan lebih tinggi. Peran SBY sangat konstitusional karena merupakan upaya Indonesia dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia, sebagamana tercantum dlm pembukaan UUD NRI 1945," dmikian ujar Romy, panggilan akrabnya.

Ia juga menyampaikan, DPP PPP menginstruksikan kader Partai di seluruh Indonesia untuk membaca qunut nazilah di setiap solat fardhu untuk keselamatan warga Palestina yang tengah dianiaya zionis Israel.

"PPP menginstruksikan seluruh kader partai, dan menghimbau umat Islam Indonesia, untuk membaca qunut nazilah demi keselamatan warga Palestina & hancurnya kekuatan zionis Israel," ujar penasehat Fraksi PPP DPR ini.

"Qunut nazilah senantiasa dibaca Nabi SAW ketika umat Islam teraniaya. Agar kekuatan musuh-musuh Islam tercerai-berai," demikian ketua Komisi IV DPR ini. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya