Berita

Heru Lelono

Wawancara

WAWANCARA

Heru Lelono: Presiden Segera Isi Jabatan Menkes Dan Wamen ESDM

RABU, 09 MEI 2012 | 09:22 WIB

RMOL. Pasca meninggalnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, wacana reshuffle kabinet kembali mengemuka.

“Tapi Presiden SBY  tidak mau gegabah untuk mencari penggan­tinya. Beliau harus cermat, tidak mau salah memilih orang,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Heru Lelono, SBY tetap memprioritaskan kebijakan Kementerian Kesehatan yang telah diputuskan dapat berjalan terus tanpa hambatan.

“Sekarang ini memang sudah ada Wakil Menteri Kesehatan, tapi Presiden segera menunjuk Menkes definitif,” katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Apakah jabatan Menkes itu dari parpol atau profesional?

Ada yang menyarankan jangan dari partai politik. Itu masukan. Tapi penentunya kan Presiden.

Siapapun bisa diangkat Pre­siden tentunya sudah memenuhi  persyaratan secara konstitusi. Menteri memang posisi politik, namun tidak harus personilnya dari kalangan partai politik.

    

Apakah itu sinyal bahwa ti­dak ada yang layak menjadi Men­kes dari kalangan parpol?

Bukan seperti itu maksudnya. Saya kira ada anggota partai poli­tik yang mampu menjadi Men­kes. Tapi soal dipilih atau ti­dak, itu terserah Pak SBY.


Apakah Wakil Menteri Kese­hatan yang naik?

Memang ada yang mem­bicara­kan di publik agar Wakil Menteri Kesehatan saja diangkat menjadi Menkes.


Apakah Presiden sudah mem­bicarakan hal itu?

Presiden tentu telah dan se­dang membicarakan hal ini, khu­susnya dengan Wapres Boe­diono. Wa­lau­pun secara ketata­ne­ga­raan hal itu menjadi hak prerogatif Pre­siden.

Sekali lagi, yang paling penting bagi Presiden adalah program Ke­menterian Kesehatan harus terus berjalan. Itulah manfaat nyata keberadaan Wakil Menkes saat ini.

   

Kapan posisi Menkes defini­tif ditentukan?

Tentang kapan posisi Menkes definitif ditentukan, tentu sece­pat­nya. Seperti kita ketahui ber­sama bahwa sejak APBN-P 2012 diputuskan, program kebijakan harus segera dijalankan. Dengan begitu masyarakat segera bisa merasakan hasil pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mempersiapkan RAPBN 2013. Makanya, pertimbangan yang digunakan Presiden sepe­nuhnya terkait profesionalisme tugas. SBY bukan tipe yang ge­gabah dalam memilih. Namun harus cermat.

   

Ada yang menginginkan untuk dilakukan reshuffle total, komentar Anda?

Menurut saya tidak pantas wafat­nya Ibu Menkes digunakan sebagai momentum reshuffle total. Reshuffle hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan mende­sak dan bukan pilihan utama.

Mengisi kekosongan posisi Menkes karena wafatnya Ibu Endang Rahayu Sedyaningsih, berbeda halnya dengan meng­ganti menteri yang lain. Menteri yang masih ada, kemudian di­ganti. Itu sepenuhnya karena pe­nilaian Presiden atas kinerjanya.

Sekali lagi, reshuffle bisa di­lakukan Presiden kapan saja. Tidak hanya dikaitkan karena hal seperti wafatnya Menkes. Saya sa­ngat resah saat beliau masih da­lam keadaan sakit keras.


Kenapa Anda resah?

Karena saat beliau sakit keras, sudah ada yang berbicara re­shuffle. Benak saya, sempat mem­pertanyakan kemanusiaan ini ada di mana.

   

Bagaimana dengan peng­ganti Wamen ESDM?

Sama seperti konsepsi mengisi posisi definitif Menkes. Presiden pasti merencanakan dengan matang dulu. Harus dicari peng­ganti yang cocok di bidangnya.

Presiden akan mempertim­bang­kan untuk mengisi keko­songan posisi wamen ESDM. Wa­lau tidak mudah mencari so­sok cerdas seperti almarhum Widja­jono Partowidagdo.

   

O ya, bagaimana dengan tiga menteri yang berasal dari PKS?

Seperti yang saya sampaikan, konsentrasi Presiden hampir se­penuhnya kepada berjalannya program kebijakan pemerintah.

   

Apa SBY tidak memikirkan­nya sampai ke situ?

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, bukan berarti ti­dak penting. Namun memprio­ritas­kan program kerja jauh lebih penting bagi rakyat.

Kejadian politik yang diper­li­hat­kan itu memang tampak tidak sehat. Namun, harapan saya pri­badi, partai politik yang ada me­mang masih harus banyak mema­hami etika politik sesuai budaya Indonesia yang sebenarnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya