Suryadharma Ali: Saya Ke Saudi Bukan Wisata Tapi Mengurus Persiapan Haji

RMOL. Sentilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dianggap angin lalu. Pejabat tetap saja melakukan perjalanan dinas.

Misalnya saja Menteri Aga­ma Suryadharma Ali yang melaku­kan perjalanan dinas ke Arab Saudi.

“Saya ke Arab Saudi bukan wisata, tapi mengurusi persiapan haji. Ini bukan pemborosan,’’ kata Suryadharma Ali kepada Rakyat Merdeka, Jumat (4/5).

Seperti diketahui, perjalanan dinas pejabat selama ini cukup menyedot keuangan negara. Jum­lahnya mencapai Rp 18 tri­liun. Ini yang disorot Azwar Abubakar agar dikurangi.

“Kita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, semesti­nya bisa dipotong,’’ kata Azwar.     

Sentilan ini tentu ditujukan ke­pada semua pejabat di negeri ini, khususnya kementerian/lem­baga yang memiliki angga­ran pe­gawai yang besar. Misal­nya, Kemen­terian Pertahanan  Rp 34,2 triliun, Kepolisian Negara Repu­blik Indo­nesia Rp 28,3 triliun, Ke­menterian Aga­ma Rp 17,5 triliun, Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan  Rp 9,1 triliun, Ke­menterian Ke­uangan Rp 8,4 triliun, Kemen­te­rian Ke­sehatan  Rp 4,1 triliun, Kemen­terian Hu­kum dan HAM  Rp 3,2 triliun, Mahkamah Agung Rp 3,0 triliun, Kemen­terian Luar Negeri Rp 2,0 tri­liun, dan Ke­jaksaan Republik Indonesia  Rp 1,7 triliun.

Pos anggaran belanja pegawai juga terus ditekan untuk meng­antisipasi pembengkakan akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun ternyata belanja pegawai tetap saja besar.  

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, pihaknya belum mengerti kenapa sampai dibi­lang kementeriannya tergolong boros.

“Heran saja, kenapa Kemenag ini dikatakan boros. Padahal, jumlah pegawainya banyak se­kali,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bisa disebutkan berapa per­­sisnya jumlah pegawai Ke­me­nag?

Saya tidak hafal. Yang me­nge­tahui itu adalah Sekjen Ke­menag.

Perlu diketahui, selain jumlah pegawai sangat banyak, jumlah Satuan Kerja (Satker) juga ba­nyak, yakni lebih 4.500.

Pegawai mana saja itu?

Misalnya guru mulai tingkat pro­vinsi, kabupaten/kota, keca­matan hingga kelurahan. Semua­nya ditanggung pusat.

Hanya itu saja?

Tidak. Selain guru masih ba­nyak. Misalnya saja petugas pen­catat nikah. Itu juga gajinya dari pusat. Memang besar sekali be­lanja pegawai yang dibutuhkan Kemenag.

Selain itu, dosen-dosen di Se­kolah Tinggi Agama Islam Ne­geri atau Universitas Islam Negeri bahkan guru-guru madra­sah di tingkat kelurahan pun ditanggung pusat.

Kenapa gaji pegawai di dae­rah ditanggung pusat?

Karena Kemenag ini tidak dio­tonomikan, sehingga semuanya di­tanggung pusat. Kalau  kemen­terian lain kan tidak di pusat, sehingga tidak ada belanja pega­wai di daerah.

Bukankah bisa dihemat lagi, sehingga tidak boros?

Saya belum tahu kalau Kemen­terian Agama ini termasuk salah satu kementerian yang boros. Saya rasa, pengertian boros ini ba­gaimana, harus jelas dulu.

Menurut Anda, boros itu apa?

Pemborosan itu misalnya per­­jalanan dinas yang tidak perlu yang hanya meng­ham­bur-ham­burkan anggaran. Itu­lah pembo­rosan.

Kemenag tidak melakukan penghematan?

Penghematan pasti kami la­ku­kan. Kami berusaha sehe­mat mung­kin. Misalnya saja, perja­lanan dinas sudah kami tekan. Tetapi di samping itu, Keme­nag juga harus mengeluarkan angga­­ran untuk sertifikasi para guru. Tapi be­lanja pegawai ini paling besar.

Apa Kemenag tidak me­la­ku­kan moratorium pendaftaran pegawai?

Untuk menekan atau melaku­kan moratorium nggak bisa. Se­bab, kebutuhan calon PNS di Kementerian Agama itu sudah banyak ngantri.

Bahkan, ada 12 tahun masih CPNS. Guru ini memang masih dibutuhkan. Untuk moratorium ini PNS dari Kementerian Agama belum terpikirkan caranya bagai­mana. [Harian Rakyat Merdeka]

Penghematan pasti kami la­ku­kan. Kami berusaha sehe­mat mung­kin. Misalnya saja, perja­lanan dinas sudah kami tekan. Tetapi di samping itu, Keme­nag juga harus mengeluarkan angga­­ran untuk sertifikasi para guru. Tapi be­lanja pegawai ini paling besar.

Apa Kemenag tidak me­la­ku­kan moratorium pendaftaran pegawai?

Untuk menekan atau melaku­kan moratorium nggak bisa. Se­bab, kebutuhan calon PNS di Kementerian Agama itu sudah banyak ngantri.

Bahkan, ada 12 tahun masih CPNS. Guru ini memang masih dibutuhkan. Untuk moratorium ini PNS dari Kementerian Agama belum terpikirkan caranya bagai­mana. [Harian Rakyat Merdeka]