Berita

Rieke Diah Pitaloka

Wawancara

WAWANCARA

Rieke Diah Pitaloka: Saya Ikut Demo Buruh Bukan Cari Simpati...

RABU, 02 MEI 2012 | 08:47 WIB

RMOL. Rieke Diah Pitaloka tergolong unik. Sering melakukan demo bersama buruh. Padahal, sebagai wakil rakyat sebenarnya bisa  berjuang lewat DPR.

Kemarin saat demo hari buruh sedunia, politisi PDI Perjuangan itu melakukan orasi.

“Sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan, saya tidak per­nah lelah untuk turun langsung ke lapangan bersama para buruh,’’ kata Rieke Diah Pitaloka kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Aksi buruh dilakukan di bebe­rapa tempat strategis di Jakarta, seperti Bundaran HI, depan Istana Merdeka, Gelora Bung Karno, dan lainnya.

Rieke mengaku selalu turun langsung ke lapangan bersama para buruh. Bahkan sebelum menjadi anggota DPR. “Sebetul­nya DPR juga buruhnya rakyat. Sebab, digaji rakyat. Makanya majikan kami adalah rakyat,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Anda baru melahirkan, kok semangat demo?

Itu nggak masalah. Ini bukan menjadi kendala.

Alhamdulillah, ini persoalan tenaga kerja, tidak hanya soal upah tetapi kasus-kasus pun saya kira harus sampai ke lapangan.


Kenapa Anda sebagai anggota DPR sampai turun ke lapangan, apa tidak bisa disuarakan lewat parlemen?

Sebetulnya DPR itu bukan Lem­baga Bantuan Hukum. Tapi mengingat kondisi pemerintah kita seperti ini, makanya kami harus melakukan advokasi kasus juga. Saya kira itu tidak masalah. Kalau bukan wakil rakyat, siapa lagi yang mau mengurusi soal buruh ini.


Apakah ada arahan pimpi­nan PDIP untuk ikut melaku­kan demo?

Kalau untuk turun di hari bu­ruh, beberapa orang kader PDIP ikut turun. Saya kira yang penting harus dijadikan kebijakan partai. Kemudian diturunkan ke garis fraksi di DPR untuk membuat kebijakan politik yang berpihak untuk rakyat.

Hasil Rakornas PDIP, kami menjadi partai advokasi kasus ke­tenagakerjaan dan advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Maka­nya besok (hari ini) renca­na­nya DPP Bidang Perburuhan launching hadirnya posko advo­kasi buruh dan pekerja Indonesia.

   

Apa ada kepentingan politik dalam gerakan buruh ini?

Bagi kami gerakan buruh harus jadi gerakan politik. PDIP me­mang ada kepentingan politik. Tapi kami tidak menginginkan buruh ini hanya sekadar menjadi target dari pemilu. Politik itu bu­kan hanya pada saat pemilu saja. Kami selalu berpihak de­ngan buruh. Ini bukan sarana men­cari simpati. Kami benar-benar ingin buruh itu sejahtera.

       

Apa serius memperjuangkan nasib buruh?

Partai kami telah meminta ke Fraksi PDIP DPR untuk mem­perjuangkan kebijakan-kebija­kan yang pro terhadap tenaga kerja.

Makanya kami menilai sangat penting untuk bersinergi dengan buruh agar pada saat pembahasan itu buruh juga hadir untuk mem­berikan masukan sekaligus desa­kan politik. DPR secara institusi harus berpihak kepada buruh Indonesia.


Bagaimana dengan pekerja ru­mah tangga?

Untuk pekerja rumah tangga (PRT) kami terus memper­juang­kan lahirnya Undang-Undang Perlindungan PRT dan mendesak diratifikasinya konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja domestik.

Sedangkan untuk TKI, kami terus memperjuangkan untuk merevisi Undang-Undang No­mor 39 tahun 2004 tentang Pe­nempatan dan Perlidungan TKI di Luar Negeri menjadi Undang-Undang pekerja migran.


Hingga kini masih sering ter­jadi perselisihan antara pekerja dengan pemberi pekerja, ko­men­tar Anda?

Buruh harus menjadikan diri­nya sebagai motor kesadaran poli­tik bagi rakyat. Bukan lagi sekadar disibukkan perselisihan antara pekerja dan pemberi pekerja.

Dalam beberapa aksi terjadi gu­gatan terhadap kebijakan politik yang sebetulnya menjadi sumber biang keladi ketidakadi­lan terhadap buruh dan pekerja Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]


Hingga kini masih sering ter­jadi perselisihan antara pekerja dengan pemberi pekerja, ko­men­tar Anda?

Buruh harus menjadikan diri­nya sebagai motor kesadaran poli­tik bagi rakyat. Bukan lagi sekadar disibukkan perselisihan antara pekerja dan pemberi pekerja.

Dalam beberapa aksi terjadi gu­gatan terhadap kebijakan politik yang sebetulnya menjadi sumber biang keladi ketidakadi­lan terhadap buruh dan pekerja Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya