Berita

Theo L Sambuaga

Wawancara

WAWANCARA

Theo L Sambuaga: Berbeda Prinsip Penentuan Capres, Bukan Berarti Terjadi Perpecahan

JUMAT, 20 APRIL 2012 | 09:46 WIB

RMOL. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga merasa yakin internal Partai Golkar tetap solid terkait percepatan rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus).  

“Perbedaan pandangan me­rupakan hal biasa. Bukan tanda perpecahan,’’ kata  Theo L Sam­buaga kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Mengenai rencana memper­cepat Rapimnassus, Dewan Per­timbangan Partai Golkar yang diketuai Akbar Tandjung belum memberikan saran atau kebera­tan, sehingga niat itu tetap dilak­sanakan.

“Sejauh ini belum ada kebera­tan dari Dewan Pertimbangan mengenai usulan itu. Pak Akbar Tandjung tidak pernah beri saran soal rencana mempercepat Ra­pim­nassus,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kalau Akbar Tandjung mem­berikan saran apakah pengurus DPP Partai Golkar  mende­ngar­kan?

Kami pengurus DPP Partai Golkar selalu mendengarkan bila ada saran dari Dewan Per­tim­bangan. Tapi sampai seka­rang tidak ada saran. Seminggu lalu ada pertemuan Koordinasi De­wan Pertimbangan seluruh Indo­nesia, namanya rapat Koor­dinasi Dewan Pertimbangan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri  Dewan Pertimbangan Tingkat Provinsi dan Ketua Dewan Per­timbangan Kabupa­ten/kota. Da­lam pertemuan itu tidak ada kebe­ratan atau saran yang diajukan.


Dewan Pertimbangan me­rasa belum pernah dimintai sa­ran me­ngenai usul percepatan Ra­pim­nassus ini, tanggapan Anda?

Seharusnya Dewan Pertimba­ngan yang memberi saran ke kami. Selama ini belum dapat saran atau nasihat ke DPP me­ngenai percepatan Rapimnassus. Nggak tahu kalau besok atau lusa. Kalau ada saran,  kami pasti akan memperhatikan.


Kenapa ada niat memper­ce­pat Rapimnassus itu?

Ini atas permintaan dari pe­ngurus 27 provinsi untuk mem­per­cepat penyelenggaraan Ra­pim­­nassus.   Sudah lebih dari satu bulan lalu ada permintaan dari DPD-DPD untuk percepatan itu melalui surat resmi kepada DPP Partai Golkar.


Mekanisme pemilihan Ca­pres dari Partai Golkar kapan diputuskan?

Mekanisme pemilihannya akan ditentukan pada Rapimnassus itu.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Berarti kemungkinan diper­cepat sudah 100 persen?

Saya sudah bilang kemung­kinannya seperti itu. Sudah cen­derung seperti itu. Tetapi kan tetap harus mendengarkan per­tim­bangan-pertimbangan.


Kapan Rapimnassus itu di­se­lenggarakan?

Rencananya akhir Juni atau awal Juli.


Kalau Dewan Pertimbangan tidak setuju, apa rencana itu bisa dibatalkan?

Tidak bisa dibatalkan, kan sudah di atur dalam organisasi. Cuma kami tetap dengar suara dari Dewan Pertimbangan.  Kami akan bahas dan dengar apa per­timbangannya dan alasan-alasan­nya. Perlu diadu alasan yang ingin dipercepat dan alasan yang tidak setuju dipercepat. Kan perlu didiskusikan alasannya dengan akal sehat.


Apa masih memungkinkan ka­der lain menjadi capres se­lain Aburizal Bakrie bila Ra­pim­nassus diperpecapat?

Kalau memang ada yang usul, ya terbuka dong. Partai Golkar kan demokratis. Tidak pernah menutup peluang calon lain.


Apa Partai Golkar tidak rugi bila terjadi perpecahan dalam penentuan calon presiden?

Nggak ada perpecahan.Selama ini kita biasa beda pendapat. Berbeda prinsip dalam penentuan capres, bukan berarti terjadi per­pecahan. Kami tetap solid.  Partai Golkar memang berasaskan demokrasi, sehigga beda penda­pat itu hal biasa. Orang boleh beda pendapat se­belum dipu­tus­­­kan. Begitu keputusan sudah diambil, semua solid meng­ikuti ke­pu­tu­san itu. Sebab, putusan itu sesuai keten­tuan dan mekanisme orga­nisasi dan ber­da­sar­kan prin­­sip de­mo­krasi.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya