Berita

Theo L Sambuaga

Wawancara

WAWANCARA

Theo L Sambuaga: Berbeda Prinsip Penentuan Capres, Bukan Berarti Terjadi Perpecahan

JUMAT, 20 APRIL 2012 | 09:46 WIB

RMOL. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga merasa yakin internal Partai Golkar tetap solid terkait percepatan rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus).  

“Perbedaan pandangan me­rupakan hal biasa. Bukan tanda perpecahan,’’ kata  Theo L Sam­buaga kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Mengenai rencana memper­cepat Rapimnassus, Dewan Per­timbangan Partai Golkar yang diketuai Akbar Tandjung belum memberikan saran atau kebera­tan, sehingga niat itu tetap dilak­sanakan.

“Sejauh ini belum ada kebera­tan dari Dewan Pertimbangan mengenai usulan itu. Pak Akbar Tandjung tidak pernah beri saran soal rencana mempercepat Ra­pim­nassus,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kalau Akbar Tandjung mem­berikan saran apakah pengurus DPP Partai Golkar  mende­ngar­kan?

Kami pengurus DPP Partai Golkar selalu mendengarkan bila ada saran dari Dewan Per­tim­bangan. Tapi sampai seka­rang tidak ada saran. Seminggu lalu ada pertemuan Koordinasi De­wan Pertimbangan seluruh Indo­nesia, namanya rapat Koor­dinasi Dewan Pertimbangan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri  Dewan Pertimbangan Tingkat Provinsi dan Ketua Dewan Per­timbangan Kabupa­ten/kota. Da­lam pertemuan itu tidak ada kebe­ratan atau saran yang diajukan.


Dewan Pertimbangan me­rasa belum pernah dimintai sa­ran me­ngenai usul percepatan Ra­pim­nassus ini, tanggapan Anda?

Seharusnya Dewan Pertimba­ngan yang memberi saran ke kami. Selama ini belum dapat saran atau nasihat ke DPP me­ngenai percepatan Rapimnassus. Nggak tahu kalau besok atau lusa. Kalau ada saran,  kami pasti akan memperhatikan.


Kenapa ada niat memper­ce­pat Rapimnassus itu?

Ini atas permintaan dari pe­ngurus 27 provinsi untuk mem­per­cepat penyelenggaraan Ra­pim­­nassus.   Sudah lebih dari satu bulan lalu ada permintaan dari DPD-DPD untuk percepatan itu melalui surat resmi kepada DPP Partai Golkar.


Mekanisme pemilihan Ca­pres dari Partai Golkar kapan diputuskan?

Mekanisme pemilihannya akan ditentukan pada Rapimnassus itu.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Berarti kemungkinan diper­cepat sudah 100 persen?

Saya sudah bilang kemung­kinannya seperti itu. Sudah cen­derung seperti itu. Tetapi kan tetap harus mendengarkan per­tim­bangan-pertimbangan.


Kapan Rapimnassus itu di­se­lenggarakan?

Rencananya akhir Juni atau awal Juli.


Kalau Dewan Pertimbangan tidak setuju, apa rencana itu bisa dibatalkan?

Tidak bisa dibatalkan, kan sudah di atur dalam organisasi. Cuma kami tetap dengar suara dari Dewan Pertimbangan.  Kami akan bahas dan dengar apa per­timbangannya dan alasan-alasan­nya. Perlu diadu alasan yang ingin dipercepat dan alasan yang tidak setuju dipercepat. Kan perlu didiskusikan alasannya dengan akal sehat.


Apa masih memungkinkan ka­der lain menjadi capres se­lain Aburizal Bakrie bila Ra­pim­nassus diperpecapat?

Kalau memang ada yang usul, ya terbuka dong. Partai Golkar kan demokratis. Tidak pernah menutup peluang calon lain.


Apa Partai Golkar tidak rugi bila terjadi perpecahan dalam penentuan calon presiden?

Nggak ada perpecahan.Selama ini kita biasa beda pendapat. Berbeda prinsip dalam penentuan capres, bukan berarti terjadi per­pecahan. Kami tetap solid.  Partai Golkar memang berasaskan demokrasi, sehigga beda penda­pat itu hal biasa. Orang boleh beda pendapat se­belum dipu­tus­­­kan. Begitu keputusan sudah diambil, semua solid meng­ikuti ke­pu­tu­san itu. Sebab, putusan itu sesuai keten­tuan dan mekanisme orga­nisasi dan ber­da­sar­kan prin­­sip de­mo­krasi.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya