Marzuki Alie: Pembocor Pidato SBY Sangat Berbahaya...

RMOL. Partai Demokrat terus menyelidiki pembocor pidato SBY saat rapat internal, 1 April lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan, siapapun yang mem­bocorkan harus ber­tanggung jawab.

“Pidato Pak SBY di internal Partai Demokrat itu kan tertutup. Bukan untuk publikasi.  Tapi ada  pihak yang membocorkan dan media juga ikut menyebarkan,” kata Ketua DPR itu kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pidato SBY di hadapan pengurus DPP Partai Demokrat, Minggu (1/4) bocor ke publik. Rekaman berdurasi 41 menit 49 detik itu banyak berisi keluh-kesah Presiden sehu­bu­ngan dengan proses tertundanya kenaikan harga BBM per 1 April 2012 yang sudah direncanakan pemerintah dengan matang.

Marzuki Alie selanjutnya me­ngatakan, orang yang mem­bo­cor­­kan itu sangat berbahaya. “Kok tega-teganya membocor­kan pi­dato yang bersifat inter­nal,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah Partai Demokrat mem­buat tim khusus untuk me­nyelediki siapa pelakunya?

Saya kira itu tugas Komisi Pengawas Partai Demokrat untuk mencari dan mengetahui siapa orangnya yang membocorkan itu.

Tentu yang membocorkan itu orang internal juga, kenapa su­lit mengetahui pelakunya?

Inilah yang sedang diselidiki. Kan banyak juga yang hadir. Yang jelas, bocornya pidato itu sangat menganggu kami.

Kenapa?

Pidato Pak SBY itu kan tertu­tup untuk publik. Bicara nternal partai itu bisa ngomong apa saja. Tetapi manakala pidato atau isi rapat yang secara tertutup itu bocor keluar, maka patut diperta­nyakan kredibilitas orang yang membocorkan itu terhadap partai.

Barangkali yang membocor­kan itu orang baru di Partai De­mo­krat, sehingga tidak tahu itu bersifat internal?

Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan kepada siapa pun pengurus partai yang mungkin baru jadi elite Partai Demokrat untuk menghormati keputusan apapun dari rapat, apakah tertutup atau terbuka.

Kalau rapatnya bersifat tertu­tup, ya jangan disebarluaskan. Ini menyangkut pengamanan dan etika. Maka harus dicari siapa yang membocorkannya.

Kalau sudah ketahuan, apa sanksinya?

Pasti ada sanksi. Nggak mung­kin nggak kena sanksi. Sebab, tindakan ini sudah melanggar peraturan internal partai.

O ya, bagaimana tanggapan Anda terhadap sikap PKS saat Paripurna RUU Pemilu yang se­jalan dengan Demokrat?

Saya melihatnya biasa-biasa saja. Karena memang harus meli­hat substansi materinya megun­tung­­kan atau tidak. Kalau mengun­­tungkan, pasti akan ikut, ter­lepas dari koalisi atau non koalisi.

Misalnya saja Partai Golkar yang menilai Undang-undang  Pemilu ini dirasakan kurang adil. Sebab, dengan perhitungan suara melalui kuota murni, istilahnya ada kursi yang harganya mahal dan ada pula kursi yang harganya murah.

Partai Demokrat merasa di­untungkan dengan memilih opsi perhitungan suara melalui kuo­ta murni?

Kami merasa  tidak diuntung­kan, tapi kebersamaanlah yang dilakukan Partai Demokrat. Kami harus menonjolkan sikap komit­men kami terhadap partai koalisi, khususnya partai kelas menengah ke bawah.

Dengan kuota ini agar kursi-kursi tidak diambil semua oleh partai papan atas. Ini berbeda dengan sistem varian divisor webster yang diimplementasikan semua partai akan kehilangan kursi karena diambil partai papan atas. Mungkin Partai Demokrat yang paling banyak menikmati.

Bukankah sistem divisor webs­ter menguntungkan Partai Demokrat?

Saya sampaikan bahwa Partai Demokrat tidak berkeinginan untuk bergembira dan senang di atas kesusahan teman-teman koa­lisi. Partai Demokrat tidak berpi­kiran pragmatis transaksional.

Kami juga pikirkan anggota Setgab yang loyal, telah berkon­tri­busi selama ini. Partai Demo­krat berkomitmen tidak me­ning­galkan teman-teman yang seiring sejalan.

PKS bersama-sama Partai Demokrat karena merasa diun­tungkan, bukan karena sesama koalisi?

Mengikuti Partai Demokrat tentu­nya akan menguntungkan. Makanya saat menguntungkan ikut bersama. Tapi saat tidak menguntungkan beroposisi, se­olah-olah sangat kuat sekali.

Apakah ini tanda-tanda PKS ingin rujuk dengan Partai De­mo­krat?

Nggaklah. Saya pikir itu hal yang normatif karena suara me­reka itu 6 persen dan tidak me­rata. Memang, kalau dengan sis­tem divisor webster, posisi PKS bisa hilang.

Misalnya saja, Partai Hanura dan Partai Gerindra yang selama ini selalu berseberangan. Tapi kali ini ikut kami. Kalau mereka ikut dengan PDIP maka tidak me­ngun­tungkan bagi mereka. Maka­nya ikut Partai Demokrat.

Apakah sikap PKS ini akan kembali ke koalisi?

Itu urusan Internal Partai De­mo­krat, bukan urusan saya. Saya kan sebagai ketua DPR.  Ta­nya­kan saja ke pengurus Partai De­mokrat. [Harian Rakyat Merdeka]