Berita

Yuddy Chrisnandi

Wawancara

WAWANCARA

Yuddy Chrisnandi: Kami Tidak Tergiur Jabatan Menteri...

MINGGU, 15 APRIL 2012 | 09:51 WIB

RMOL. Partai Hanura secara tegas menyatakan menolak ajakan Partai Demokrat untuk berkoalisi. Sebab, orientasi partai yang dikomandoi Wiranto itu melakukan persiapan Pemilu 2014.

“Saya tidak tahu apakah benar ada ajakan kolisi itu. Tapi kalau benar ada, kami lebih baik di luar pemerintah saja,” kata Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chris­nandi, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Partai De­mo­krat telah menawarkan se­buah formasi koalisi baru di parlemen kepada Partai Hanura dan Partai Gerindra. Kabarnya, draf tawa­ran pun sudah dilayang­kan. Namun sejauh ini kedua parpol tersebut masih menolak.

Yuddy Chrisnandi selanjutnya mengatakan, semua kader Partai Hanura hendaknya tidak bi­ngung dengan ajakan itu. Sikap partai sudah jelas, hingga Pemilu 2014, Partai Hanura tetap berada di luar pemerintah.

“Kader-kader Partai Hanura nggak perlu bingung bila benar ada ajakan koalisi. Kami tidak mungkin berkoalisi dengan pe­merintah SBY-Boediono,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa ini sudah menjadi putu­san partai?

Partai Hanura menolak untuk bergabung atau koalisi dengan Partai Demokrat. Hendaknya, ini menjadi pedoman kader-kader Hanura agar tidak bingung.

    

Apa tak ingin jabatan men­teri?

Partai Hanura tidak tergiur pada iming-iming jabatan men­teri untuk masuk di dalam kabinet.

   

Kenapa tidak mau?

Partai Hanura nggak mau ma­suk ke dalam formasi koalisi baru tersebut, meskipun dita­wari po­sisi jabatan menteri di kabinet sekarang yang katanya akan di­lakukan reshuffle. Anggap saja ini sebagai sebuah rumor yang kuat dan berkem­bang di parle­men.

   

Anda menilai kabar ini ha­nya rumor belaka?

Ini hanya rumor saja. Supaya rumor ini tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang lebih luas dan tidak membuat ke­bingungan terhadap kader-kader Partai Hanura, sekali lagi kami tidak ingin rumor ini akan bera­kibat atau persepsi negatif dari masyarakat yang selama ini ber­simpati kepada Partai Hanura.

   

Bagaimana sikap Wiranto?

Saya ngomong seperti itu atas arahan beliau. Maka saya selaku Ketua DPP Partai Ha­nura mene­gaskan, posisi poli­tik Partai Hanura di parlemen dan di luar perlemen sebagai oposisi mo­derat.

Maksud dari oposisi moderat ini, Partai Hanura akan selalu besikap kritis dan bahkan cende­rung berhadapan dengan peme­rintah apabila kebijakan-ke­bi­jakan pemerintah tidak me­ngun­tungkan atau tidak berman­faat bagi rakyat banyak.

   

Tapi, Partai Hanura mendu­kung kebijakan pemerintah yang pro rakyat kan?

Ya dong. Partai Hanura tidak segan-segan memberikan duku­ngan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Itulah oposisi moderat.

Jika Partai Hanura masuk dalam koalisi instrument ber­sama Partai Demokrat, maka akan me­ngikat Hanura untuk membenar­kan baik dan buruk­nya kebijakan pemerintah.

   

Hanura merasa terbelenggu jika masuk dalam koalisi?

Ya, tentu. Jika kami masuk dalam formasi koalisi baru ini akan membuat Partai Hanura terbelenggu untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.

   

Apakah karena pemerintah SBY-Boediono tinggal dua ta­hun lagi, sehingga Hanura me­nolak koalisi?

Partai Hanura ini lebih melihat pada kepentingan jangka pan­jang, mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat sebesar-besarnya melalui

Pemilu Legislatif 2014, meski­pun penuh tantangan dan tidak mudah. Kami akui Pemilu 2014 memang berat.

   

Penolakan ini sudah menjadi keputusan final?

Saya perlu menyampaikan, ini sebagai keputusan politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura untuk diikuti dan menjadi pedoman kader-kader Partai Hanura.

Saya menghimbau agar kader-kader Partai Hanura jangan sampai bingung. Sikap Hanura ini tidak berkoalisi. Kita sebagai partai oposisi moderat.

   

Apakah untuk pemilu 2014 ada rencana koalisi?

Tahun 2014 kan tidak lama lagi. Maka bersabarlah untuk berkoalisi dengan Partai Hanura. Kami akan bergabung dengan pemerintahan setelah tahun 2014 nanti. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya