Berita

presiden sby/ist

SBY: Anggota Koalisi Tidak Bisa Dipercaya

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 18:54 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengetahui pasti bahwa koalisi yang mendukung pemerintahannya kini tidak dapat lagi dipercaya.

Kekesalan terhadap permainan politik segelintir anggota koalisi disampaikan SBY saat berbicara di depan pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi PArtai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, siang tadi (1/4).

"Anggota koalisi tak bisa dipegang. Saya lebih senang iya jika iya dan tidak bila tidak. Konsisten. Saya lebih hormat bila anggota koalisi berterus terang daripada di belakang mengatakan tidak," ujar SBY seperti dikutip dari Jaringnews, media massa berbasis internet yang didirikan dan dipimpin salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga.

Kata SBY, sejak pertemuan dirinya dengan pimpinan parpol anggota koalisi pertengahan Maret lalu, sikap parpol anggota koalisi selalu berubah-ubah. Dan puncaknya adalah dinihari ketika Sidang Paripurna DPR RI melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah pemerintah dapat menaikkan harga BBM menyusul kenaikan harga minyak di pasar global.

Menjelang voting Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, saat voting dilakukan PKS malah balik badan dan tak memilih opsi yang dikehendaki koalisi.

Sebetulnya, masih menurut SBY, selama ia berada di China untuk lawatan kenegaraan, dia selalu mendapatkan laporan mengenai peta politik jelang pengambilan keputusan. Laporan terus mengalir hingga ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis lalu (29/3) lalu. Di Halim, karena menerima laporan tak sedap, SBY sempat menggelar rapat di bandara selama 30 menit.



"Everything seems to be okay. Saya semakin tahu bahwa sebagian dari koalisi masih ada agenda tersembunyi," ujar SBY masih dikutip dari Jaringnews.



Agenda tersembunyi partai koalisi semakin jelas terlihat menjelang detik-detik pengambilan keputusan. Kata SBY, parpol yang menolak perubahan Pasal 7 ayat 6 UU 22/2011 tentang APBN 2012 semata-mata ingin menggulingkan pemerintahannya.



"Saya melihat telanjang perilaku dan gelagat parpol. Ada keinginan politik dari lawan untuk mengunci presiden, dan membuat ekonomi kolaps. Ada yang tidak setuju dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 agar APBN ambruk dan presiden jatuh," demikian SBY. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya