Berita

presiden sby/ist

SBY: Anggota Koalisi Tidak Bisa Dipercaya

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 18:54 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengetahui pasti bahwa koalisi yang mendukung pemerintahannya kini tidak dapat lagi dipercaya.

Kekesalan terhadap permainan politik segelintir anggota koalisi disampaikan SBY saat berbicara di depan pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi PArtai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, siang tadi (1/4).

"Anggota koalisi tak bisa dipegang. Saya lebih senang iya jika iya dan tidak bila tidak. Konsisten. Saya lebih hormat bila anggota koalisi berterus terang daripada di belakang mengatakan tidak," ujar SBY seperti dikutip dari Jaringnews, media massa berbasis internet yang didirikan dan dipimpin salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga.

Kata SBY, sejak pertemuan dirinya dengan pimpinan parpol anggota koalisi pertengahan Maret lalu, sikap parpol anggota koalisi selalu berubah-ubah. Dan puncaknya adalah dinihari ketika Sidang Paripurna DPR RI melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah pemerintah dapat menaikkan harga BBM menyusul kenaikan harga minyak di pasar global.

Menjelang voting Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, saat voting dilakukan PKS malah balik badan dan tak memilih opsi yang dikehendaki koalisi.

Sebetulnya, masih menurut SBY, selama ia berada di China untuk lawatan kenegaraan, dia selalu mendapatkan laporan mengenai peta politik jelang pengambilan keputusan. Laporan terus mengalir hingga ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis lalu (29/3) lalu. Di Halim, karena menerima laporan tak sedap, SBY sempat menggelar rapat di bandara selama 30 menit.



"Everything seems to be okay. Saya semakin tahu bahwa sebagian dari koalisi masih ada agenda tersembunyi," ujar SBY masih dikutip dari Jaringnews.



Agenda tersembunyi partai koalisi semakin jelas terlihat menjelang detik-detik pengambilan keputusan. Kata SBY, parpol yang menolak perubahan Pasal 7 ayat 6 UU 22/2011 tentang APBN 2012 semata-mata ingin menggulingkan pemerintahannya.



"Saya melihat telanjang perilaku dan gelagat parpol. Ada keinginan politik dari lawan untuk mengunci presiden, dan membuat ekonomi kolaps. Ada yang tidak setuju dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 agar APBN ambruk dan presiden jatuh," demikian SBY. [guh]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya