Sutan Bhatoegana: PKS Jangan Basa-basi...

RMOL. Sama-sama tinggal di ru­mah Sekretariat Gabungan (Set­gab) Koalisi pendukung pe­­merintahan SBY-Boe­dio­no, Par­tai Keadilan Sejahtera (PKS) seringkali bertingkap se­­perti oposisi: tak men­du­kung kebijakan pemerintah. Yang terbaru, PKS tak seirama de­ngan Demokrat menggolkan ren­cana kenaikan harga BBM yang direncanakan akan diketok besok di DPR.

Dalam pidatonya di Mukernas PKS, di Medan, Selasa (27/3), Pre­siden PKS, Lutfi Hasan Is­haaq menyatakan siap ber­se­be­rangan dengan pemerintah jika pemerintah tetap menaikkan har­ga BBM. Kita akan tampil ber­sama rakyat jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM,” jelas Luthfi.

Politisi Demokrat gemes me­lihat tingkah polah PKS dalam koalisi. Anak buah Presiden SBY ini inginnya PKS memiliki jelas kelamin, sebagai oposisi atau koalisi. Kalau mau ber­koa­lisi, ya dukung pemerintah. Kalau mau oposisi, ya silakan heng­kang dari koalisi, tarik juga tiga kader PKS yang ada di kabinet, yaitu Men­kom­info Ti­fatul Sembiring, Men­teri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.

Dikritik Demokrat, politisi PKS merasa benar. Merasa tak ada yang salah, karena yang dila­kukan PKS, klaimnya, sudah se­suai dengan kontrak politik antara PKS dengan SBY.

Demokrat yang gemes, se­mentara PKS yang merasa tak salah, akan tergambar dari per­nyataan kedua poli­tisi be­rikut ini:

Saya kaget dengan sikap PKS yang me­nolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan berbagai ca­tatan. Ingat, PKS ini bukanlah partai pen­dukung melainkan partai peme­rin­tah, karena selama ini ikut pemerintah dan menempatkan kadernya menjadi men­teri. Anggota Setgab lainnya me­rasa teraniaya juga melihat sikap PKS seperti ini. Bisa saja mereka kecewa dengan PKS dan mau nggak mau ter­paksa dikeluarkan. Tapi kita lihat nanti saja posisinya bagaimana.

Harusna PKS gimana?

Kalau mereka masih menjadi partai pemerintah dan sebagai anggota Set­gab, maka hormatilah. Kalau mereka seperti ini terus, kita permasalahkan te­rus nanti. Sekarang begini. Kalau par­tai oposisi itu kan sudah jelas si­kap­nya. Sedangkan mereka ini oposisi santun. Artinya di luar kita dihajar dan di dalam kita dikerjain. Tapi mudah-mu­dahan mereka mengerti.

Misalnya?

Kita akan surati Pak SBY, meminta kepada Pak SBY mempertimbangkan po­sisi PKS.

Anda yakin PKS bakal berseberangan terkait harga BBM?

Memang, baru orang-per­orang saja yang ngo­mong di me­dia atas pe­nolakan ke­naikan har­ga BBM sub­sidi. Te­tapi kita su­dah bisa baca nuansa partai masing-masing.

Anda menilai PKS plinplan?

Bukan soal plinplan. Dari dulu jika partai yang lain setuju, maka PKS pun setuju tetapi dengan catatan-catatan, bahkan terkadang mereka bilang tidak. Dari dulu saya sudah pelajari, jadi kita nggak begitu kaget, tetapi sikap PKS me­ngenai kenaikan harga BBM ber­beda.

Jadi, PKS itu jangan jadi partai koa­lisi yang basa-basi. Artinya, basanya mau tetapi basinya tidak mau atau koalisi ikan teri, mau menerima tapi nggak mau memberi. Ini kan penting.

Jika PKS akhirnya benar-benar memutuskan menolak kenaikan harga BBM subsidi, akankah men­­teri dari PKS ini direshuffle?

Itu kan namanya dampak atas pe­nolakan ini. Kalau nanti anggota set­gab lainnya meminta, bisa saja diganti menteri asal PKS ini. Tapi itu kan dam­paknya. Kita lihat saja dulu, ke­mungkinan ada terjadi lobi-lobi terus sampai tanggal 30 Maret ini.

Anda menyayangkan sikap PKS sebagai partai koalisi yang menen­tang kebijakan pemerintah?

Saya rasa, berprilakulah seperti set­gab lainnya. Jangan menggiring orang untuk melawan pemerintah. Kita anjurkan PKS ini seiring dengan setgab.

Sepertinya, Anda yakin sikap PKS akan berubah?

Yakin itu selalu ada, itu namanya optimis. Satu menit saja sikap orang bisa berubah. Karena itu, mudah-mu­dahan mereka konsisten untuk me­m­bela pemerintah, kan mereka ikut pemerintah.

Apa sih untungnya menaikkan harga BBM subsidi?

Jadi begini. Jika seandainya APBN kita hingga berdarah-darah dan kemudian dunia global melihat bahwa Indonesia tidak pantas lagi sebagai tempat berinvestasi karena ekono­mi­nya tidak sehat, maka investor akan lari dan membangun investasinya di ne­gara lain yang lebih aman.

Perlu diketahui, kalau menaikkan harga BBM bersubsidi, kita meng­he­mat subsidi sekitar Rp 40 triliun dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat dengan cara membangun infrastruktur, transportasi, memberikan pupuk yang murah kepada petani.

Bukankah harga sembako akan naik jika harga BBM sibsidi naik?

Pengurangan subsidi ini ada juga pro­gram BLSM (Bantuan Langsung Se­mentara Masyarakat). Jadi, jika se­be­lum­nya ada warga yang tidak mam­pu mem­beli beras gara-gara kenaikan harga BBM maka ditopanglah dengan BLSM sebesar Rp 150 ribu per bulan se­lama 9 bulan.

Apakah akan berhasil program tersebut?

Hal semacam ini pernah dilakukan pe­merintah pada tahun 2008 dan sukses. [Harian Rakyat Merdeka]