Nasir Djamil: Kita Cari Solusi Bukan Sensasi

RMOL. Sama-sama tinggal di ru­mah Sekretariat Gabungan (Set­gab) Koalisi pendukung pe­­merintahan SBY-Boe­dio­no, Par­tai Keadilan Sejahtera (PKS) seringkali bertingkap se­­perti oposisi: tak men­du­kung kebijakan pemerintah. Yang terbaru, PKS tak seirama de­ngan Demokrat menggolkan ren­cana kenaikan harga BBM yang direncanakan akan diketok besok di DPR.

Dalam pidatonya di Mukernas PKS, di Medan, Selasa (27/3), Pre­siden PKS, Lutfi Hasan Is­haaq menyatakan siap ber­se­be­rangan dengan pemerintah jika pemerintah tetap menaikkan har­ga BBM. Kita akan tampil ber­sama rakyat jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM,” jelas Luthfi.

Politisi Demokrat gemes me­lihat tingkah polah PKS dalam koalisi. Anak buah Presiden SBY ini inginnya PKS memiliki jelas kelamin, sebagai oposisi atau koalisi. Kalau mau ber­koa­lisi, ya dukung pemerintah. Kalau mau oposisi, ya silakan heng­kang dari koalisi, tarik juga tiga kader PKS yang ada di kabinet, yaitu Men­kom­info Ti­fatul Sembiring, Men­teri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.

Dikritik Demokrat, politisi PKS merasa benar. Merasa tak ada yang salah, karena yang dila­kukan PKS, klaimnya, sudah se­suai dengan kontrak politik antara PKS dengan SBY.

Demokrat yang gemes, se­mentara PKS yang merasa tak salah, akan tergambar dari per­nyataan kedua poli­tisi be­rikut ini:

Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq menyatakan akan berseberangan de­ngan pemerintah jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM, apa artinya PKS akan keluar dari koalisi?

Belum tentu juga penerjemahaannya PKS akan keluar dari koalisi. Tapi presiden PKS mengatakan bahwa ka­mi tetap bersama rakyat.

Jika tetap bersama rakyat, ber­arti PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi?

PKS tidak menggunakan bahasa se-stright itu. Karena presiden PKS hanya mengatakan, meskipun harga BBM subsidi naik, kami tetap ber­sama rak­yat.

Apakah PKS mencari sensasi?

Sama sekali tidak. Langkah PKS ini bukan untuk mencari sensasi atau fan­tasi. Penolakan harga BBM subsidi ini dalam rangka mencari solusi. Seperti beberapa opsi yang ditawarkan PKS ini dalam rangka mencari solusi, bu­kan mencari sensasi.

PKS kirim surat ke SBY terkait BBM, apa saja isinya?

Kita memang mengirimkan surat ke Pak SBY untuk menawarkan tiga opsi. Pertama, harga BBM subsidi jangan dinaikkan. Opsi kedua, jika pe­me­rin­tah tetap menaikkan, maka angkutan umum tetap pada harga Rp 4.500 per liter sedangkan untuk angkutan pri­ba­di, harus Rp 6.000 per liter.

Usulan ketiga, jika pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM subsidi, janga terlalu tinggi tapi sedikit saja. Jadi BBM subsidi naik sementara Rp 500 hingga infrastruktur pe­ngaturan yang sebelumnya tertunda dapat di­selesaikan.

Sikap PKS belum bulat menolak ke­naikan harga BBM subsidi?

Kita lihat saja nanti, karena masih ada waktu beberapa hari. Mudah-mu­dahan pemerintah mau mendengarkan saran PKS sebagai partai koalisi. Surat yang kami kirimkan, mudah-mudahan diterima presiden SBY.

Jika usulannya ditolak?

Seperti yang dikatakan presiden PKS, kami tetap bersama rakyat. Ba­gaimana penerjamahannya, kita lihat saja nanti.

Tidak takut kalau ka­der PKS yang jadi men­teri direshuffle?

Kami belum bicara itu. Kita tidak mau hal-hal se­ma­cam ini dialihkan ke hal-hal yang tidak substansi dan lain sebagainya.

PKS menilai hanya an­caman?

Kami tidak ingin mengo­mentari isu reshuffle yang di­kaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM sub­sidi. Karena tidak sub­stansi, bahkan PKS juga me­nya­yangkan kalau ada pihak-pi­hak yang menye­le­weng­kan substansi BBM ke arah reshuffle dan lain se­ba­gainya.

Apa yang harus diperhatikan pe­merintah se­belum me­naikkan har­ga BBM subsidi?

Harus diingtakan bahwa peme­rintah jangan hanya melihat hal-hal ekono­mis saja. Tetapi ada faktor-fak­tor non ekonomis yang harus diper­hitungkan.

Misalnya?

Misalnya saja adanya gejolak sosial, rendahnya daya beli mayarakat dan lainnya. Jadi kalau bisa untuk tidak dinaikkan kenapa harus dinaikkan. Ba­nyak solusi sebenarnya untuk dita­warkan agar harga BBM subsidi ini tidak naik.

Pemerintah siapkan program bantuan langsung sementara ma­syarakat (BLSM). Komentar Anda?

Apa pun namanya, tetap saja ban­tuan langsung tunai (BLT). Saya sering mengatakan bahwa BLT me­miliki cacat bawaan sejak lahir.

Kenapa Anda menilai seperti itu?

Ya, karena institusi masyarakat dan aparat birokrasi kita masih jelek dan sudah terkontaminasi. Gara-gara BLT, ba­nyak orang bunuh diri, ada juga ke­tua RT yang dibunuh warganya ka­rena nggak dapat BLT dan lain-lain.

Kalau para menteri ekonomi atau pengusaha setuju dengan kanaikan ini, artinya menteri-menteri pemerintah tidak pernah mau tahu bahwa BLT ini akan digunakan untuk apa.

Memangnya bagaimana?

Kalau masyarakat dapat BLT, maka yang akan ramai itu ada dua. Yakni Carrefour dan Ramayana. Karena uang BLT tersebut dimanfaatkan untuk membeli baju di Ramayana atau di Carrefour, tidak digunakan se­mes­tinya.

Karena institusi masyarakat kita ini sedang sakit. Jadi seharusnya BLT itu diperuntukkan untuk padat karya agar masyarakat bisa mengoptimalkan dana tersebut.

Tidak tepat sasaran dong pem­berian BLT?

Jadi begini. Saya rasa harus diper­ha­tikan hal-hal semacam itu. Saya membantah perkataan Anas Urba­ning­rum yang menyatakan, pihak yang tidak mendukung BLT tidak pro-rak­yat. Padahal, justru yang memberikan ban­tuan-bantuan seperti itu me­nga­jarkan rakyat untuk bersifat konsumtif dan tangan selalu di bawah. [Harian Rakyat Merdeka]