Berita

Salim Segaf Al Jufri

Wawancara

WAWANCARA

Salim Segaf Al Jufri: Info Yang Saya Dapat, Tak Ada Lagi Orang Kaya Ngaku-ngaku Miskin...

KAMIS, 22 MARET 2012 | 09:14 WIB

RMOL. Pemerintah sangat pede alias percaya diri, kenaikan harga BBM yang akan dilakukan 1 April nanti tidak bakal menambah jumlah penduduk miskin. Alasannya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program untuk menahan anjloknya daya beli masyarakat.

Salah satu programnya mela­lui pemberian bantuan langsung se­mentara masyarakat alias BLSM. Saat ini pemerintah sudah me­nyiapkan dana sebesar Rp 25,6 triliun. “Dana ini akan disa­lur­kan ke 18,5 juta kepala ke­luarga,” kata Menteri Sosoial, Sa­lim Segaf Al Jufri saat ber­kun­jung ke redaksi Rakyat Merdeka, kemarin.

Seberapa efektifkah dana ini menahan lonjakan penduduk mis­kin atas rencana kenaikan BBM? Berikut wawancara leng­kap dengan Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kenaikan BBM dikhawatirkan bakal menambah jumlah pen­du­duk miskin, bagaimana peme­rin­tah mengantisipasinya?

Saat ini, jumlah penduduk yang mendekati kemiskinan ada tiga juga orang. Saat kenaikan BBM, dikhawatirkan mereka drop jadi ikut miskin. Karena pas­ti daya beli mereka akan turun.

Nah, untuk itu ada program BLSM. Ada juga yang menye­but­nya balsem (he.he.he). Agar yang turun tadi, daya belinya jadi se­imbang. Jadi, perlu diberi ban­tuan.

Berapa jumlah bantuan yang diberikan?

Dulu kan Rp 100 ribu per bu­lan. Sekarang meningkat jadi Rp 150 ribu per bulan. Bantuan ini akan berikan per tiga bulan se­kali. Mudah-mudahan April nanti bisa langsung tiga bulan, se­hing­ga masyarakat bisa langsung dapat Rp 450 ribu.


Apa bantuan ini akan efek­tif?

Kalau di daerah, Rp 450 ribu itu sangat besar. Itu bisa dipakai usaha, dagang makanan misal­nya. Jadi, uang itu bisa digunakan untuk menahan yang drop tadi.


Yakin dana itu itu akan sam­pai ke warga dan tepat sasar­an?

Data yang kita gunakan untuk penyaluran ini dari BPS (Badan Pusat Statistika). Saya lihat, da­ta­nya cukup bagus. Kemarin, ka­mi juga sudah melakukan uji petik di Bogor. Kami mengirim tim khusus untuk mengecek ke­be­naran data itu. Hasilnya pas. Ala­matnya jelas, rumahnya juga jelas.


Apakah di daerah lain juga dicek?

Di daerah lain juga sudah diuji. Kita melakukannya secara acak. Memang ada beberapa orang yang sudah meninggal. Tapi, se­cara data sudah tetap.

Nah, yang perlu dipikirkan itu untuk yang meninggal tadi. Apa­kah dananya dikembalikan ke kas negara, atau disalurkan untuk warga miskin baru. Sebab, yang miskin baru ini yang perlu kita perhatikan.


Di 2008, banyak warga mam­pu yang ngaku-ngaku miskin karena ingin dapat bantuan, ba­gaimana menangani hal se­perti ini?

Saya berharap data tidak se­perti itu. Kalau itu terjadi, itu sa­ngat fatal. Tapi, info yang saya dapat, tidak ada lagi yang ngaku-ngaku miskin. Lagian, kalau dia kaya lalu ngaku-ngaku miskin, mau minta surat miskin ke siapa?


Bagaimana penyalurannya?

Dana ini akan disalurkan me­lalui PT Pos. Yang membuat kon­traknya adalah Kemensos. Da­nanya sendiri saat ini masih ada di KPPN (Kantor Pelayanan Per­ben­daharaan Negara) Kemenkeu.

Dalam penyaluran nanti, ada pengawasannya. Nanti ada tim yang kami utus sampai ke keca­matan. Nanti ada relawan juga untuk mengecek apakah dana itu sampai ke yang berhak atau tidak.


Bagaimana penyalurannya?

Dana ini akan disalurkan me­lalui PT Pos. Yang membuat kon­traknya adalah Kemensos. Da­nanya sendiri saat ini masih ada di KPPN (Kantor Pelayanan Per­ben­daharaan Negara) Kemenkeu.

Dalam penyaluran nanti, ada pengawasannya. Nanti ada tim yang kami utus sampai ke keca­matan. Nanti ada relawan juga untuk mengecek apakah dana itu sampai ke yang berhak atau tidak.


Memangnya tidak ada usul­an program selain BLSM?

Memang ada usulan agar ada program pemberdayaan. Tapi kan untuk pemberdayaan masyarakat butuh waktu 2-3 bulan. Yang di­butuhkan sekarang oleh ma­sya­rakat adalah uang atas imbas ke­naikan BBM. Jadi, mereka perlu diberikan bantuan.


Lalu, pemberdayaannya?

Program pemberdayaan sudah ada. Ada KUR (kredit usaha rakyat). Ada PNPM (program na­sio­nal pemberdayaan masya­ra­kat). Jadi, BLSM tetap jalan asal pro­gram ini juga jalan terus.


Di Brazil, ada bantuan lang­sung tunai bersyarat. Bantuan itu akan dikurangi kalau ma­sya­rakat tidak melaksanakan sya­ratnya. Apa BLSM akan seperti itu?

BLSM itu tidak ada syarat. Kita berikan begitu saja. Untuk yang bersyarat, Kemensos sudah me­lakukannya sejak 2007. Na­manya, program keluarga ha­rap­an. Kita memberikan bantuan se­besar Rp 100-150 ribu ke setiap ke­luarga. Syaratnya, misalnya ibu yang dapat bantuan itu tugas­nya harus mengantarkan anaknya ke sekolah dan ke posyandu. Kalau tidak, bantuannya akan di­kurangi.


Yang dapat dana dari pro­gram keluarga harapan juga dapat BLSM?

Ya, mereka tetap dapat. BLSM dapat, keluarga harapan juga dapat. Agar daya belinya tidak me­­nurun.


Berapa jumlah yang ikut program ini?

Tahun ini sebanyak 1,5 juta. Tahun depan 1,6 juta. Tahun beri­kut­nya kita targetkan 3 juga. Agar yang hampir miskin bisa dita­ngani. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya