Berita

Jafar Hafsah

Wawancara

WAWANCARA

Jafar Hafsah: Masa Saya Mengomentari Pergantian Jabatan Fraksi

RABU, 07 MARET 2012 | 09:05 WIB

RMOL. Jafar Hafsah enggan mengomentari soal isu pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR. Biarlah isu itu beredar apa adanya. Terserah orang beropini apa saja.

“Saya tidak mau mengomentari soal isu pergantian itu,’’ kata Jafar Hafsah kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Senin (5/3).  

Seperti diketahui, belakangan ini santer kabarnya pimpinan Partai Demokrat segera meng­ganti Jafar Hafsah dari jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR. Namun saat dikonfirmasi kepada kepada orang-orang Partai Demokrat belum ada yang memastikan kapan pergantian dilaksanakan.

Jafar Hafsah selanjutnya me­nga­takan, kalau isu itu diko­men­tari, tentu bisa menjadi bola liar yang bisa menimbulkan tafsiran macam-macam.

“Masa saya mengomentari  soal isu pergantian jabatan itu. Kalau saya menjawab bisa men­jadi berkembang panjang. Biar­lah orang beropini apa saja,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Ini kan menyangkut diri Anda, kenapa tidak dikomen­tari?

Kalau saya menjawab perta­nyaan Anda, nanti kesannya  saya membela diri saya. Makanya le­bih baik saya bungkam.


Kalau bungkam berarti isu itu benar dong?

Saya belum mau berbicara soal itu ya. Kalau saya menjelaskan itu, nggak enak.

Kurang enak kalau membicara­kan hal ini. Kalau orang mengo­mentari boleh-boleh saja. Kan nggak enak kalau saya mengo­mentarinya. Kan sudah sudah mengomentari, masa saya ikut mengomentari. Biarkan sajalah.


Untuk mengklarifikasi ma­sa­lah itu, bukannya lebih baik bila langsung dari Anda?

Saya tidak dalam posisi untuk menjawab hal itu. Kalau saya menjelaskan nanti jadinya tidak enak. Biar orang saja yang ber­bicara ya. Jangan dipaksa terus.


Nggak enak di mana?

Kalau saya jawab pertanyaan itu, orang bisa marah. Orang tidak ingin saya berpolemik seperti itu. Nanti saya di sindir-sindir.


Kalau Anda tidak mau mengo­­mentari itu, bagaimana kalau calon presiden dari Partai Demo­krat, siapa yang dielus-elus?

Partai terus menerus untuk mem­persiapkan hal ini dari lini terbawah hingga terdepan. Kami juga mengawal program-program pro rakyat yang konkrit dari Partai Demokrat. Ujung-ujung tombak fraksi juga turun terus menerus ke daerah pemilihan dan konstituen-konstituennya.


Siapa yang dipersiapkan dan kapan diumumkan kepada pu­blik?

Sekarang belum, nanti akan di launching tahun 2013.


Apa belum ada yang terlihat calon menonjol untuk dijago­kan?

Belum. Partai Demokrat belum memikirkan itu.   


Apa mungkin calonnya dari luar Partai Demokrat?

Itu juga memungkinkan. Tapi kader-kader terbaik Partai Demo­krat juga banyak. Tentu nanti akan dilihat siapa yang pantas dicalonkan.


Apa mungkin calonnya dari luar Partai Demokrat?

Itu juga memungkinkan. Tapi kader-kader terbaik Partai Demo­krat juga banyak. Tentu nanti akan dilihat siapa yang pantas dicalonkan.


Kalau penentuan calon presi­den dari Partai Demokrat ta­hun 2013, apa cukup setahun so­siali­sasi calon tersebut kepada ma­sya­­rakat?

Cukup. Calon yang dipilih nantinya kan  sudah popular, bu­kan dari nol. Pasti orang popular lah yang dijagokan. Ini bibit unggul dari Partai Demokrat.


O ya, bagaimana dengan ren­cana pemerintah menaikkan harga BBM?

Kami mendukung kebijakan ini. Sebab, langkah itu untuk mengurangi subsidi demi kebai­kan negara.


Apa tidak takut nanti mem­buat pemerintahan SBY tidak popular?

Tidak. Hal itu tidak akan mem­buat pemerintah SBY tidak po­pular. Buktinya, pernah juga di­naik­kan harga BBM, ini bisa dimengerti masyarakat. Sekarang pun begitu. Kita tidak bisa mem­bendung harga minyak interna­sional. Ka­lau harga internasional turun, tentu harga akan di­turun­kan juga.


Bagaimana kalau masyara­kat tidak bisa menerima karena ke­naikan itu akan membuat rak­yat semakin sengsara?

Dengan sosialisasi yang cukup, Insya Allah saya yakin masya­ra­kat dapat menerima kebijakan ter­sebut. Tetapi sosialisasi itu harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah.


Tidak takut nanti didemo?

Tentunya tidak akan ada demo jika diberikan penjelasan dengan baik. Jika pun ada, demonya baik-baik, tidak anarkis. Kalau di­­berikan penjelasan sebaik mung­kin, masyarakat pasti me­ngerti. Apalagi yang demo ter­sebut adalah aktivis-aktivis yang rasional. Mengerti bahwa ke­nai­kan itu pengurangan sub­sidi, bu­kan kenaikan untuk men­da­patkan keuntungan lebih besar.


Sejumlah fraksi di DPR ma­sih menolak, apa langkah Frak­si Partai Demokrat?

Ya kami beri penjelasan. Mereka dilobi,  pasti memahami kebijakan pemerintah ini untuk menyelamatkan ekonomi negara.


Yakin DPR bisa satu suara?

Insya Allah satu suara. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya