Velix Wanggai: Presiden Membuka Pintu Dialog Dengan Kelompok Strategis Papua

RMOL.Presiden SBY menyambut baik keinginan sejumlah tokoh Papua untuk bertemu dirinya demi membangun daerah paling timur Indonesia itu.

“Pak SBY sangat menghormati tokoh masyarakat Papua, seperti tokoh agama, adat, atau kelom­pok bersuara kritis atau berlawa­nan dengan platform negara Indonesia,” ujar Staf Khusus Pre­siden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, sebanyak 15 Tentara Nasional Papua-Orga­nisasi Papua Merdeka (TNP-OPM) menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Rabu (15/2). Tujuannya agar difasilitasi bertemu dengan Presiden SBY untuk membahas pembangunan Papua.

Velix Wanggai selanjutnya mengatakan, Presiden melihat semua elemen tersebut sebagai anak-anak bangsa yang memiliki semangat, pandangan dan aspi­rasi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

“Presiden selalu terbuka de­ngan siapa saja, termasuk tokoh Papua untuk bertukar pikiran. Dua bulan terakhir ini, Pak SBY menjalin heart to heart talk de­ngan tokoh-tokoh Papua terutama dari kalangan agama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Artinya Presiden bersedia ber­temu dengan mereka?

Pintu berbicara dengan siapa saja terbuka dengan berbagai kelompok-kelompok strategis Papua. Tentunya dengan sistem kelembagaan pemerintah, ada Wapres, Menko, Menteri teknis maupun Unit Percepatan Pemba­ngunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

 Pak SBY berikhtiar untuk me­letakkan solusi permanen, kom­prehensif dan fundamental bagi Papua. Sekarang dan ke depan, Presiden dan semua elemen pe­merintahan menjalankan kebija­kan komunikasi yang konstruktif.

Kenapa OPM meminta difa­si­litasi DPR?

Kami menghormati langkah pihak-pihak kelompok Papua yang meminta difasilitasi DPR. Sebagai lembaga wakil rakyat, sangat wajar saudara-saudara kita dari Papua menyuarakannya ke DPR. Apalagi, di DPR ada juga Tim Evaluasi Otsus Aceh dan Papua.

Saya ingin tekankan bahwa me­nangani Papua adalah tang­gung jawab kolektif kita semua. Tidak hanya eksekutif, namun juga legislatif, yudikatif, ter­ma­suk Mahkamah Konstitusi.

OPM menilai pembangunan di Papua gagal, apa tanggapan Presiden?

Presiden sangat sadar bahwa membangun Papua penuh dengan segala kompleksitas dan karakter sosial yang spesifik. Ketika men­dapatkan amanah sejak 2004, pemerintah dihadapkan dengan warisan masa lalu yang perlu diselesaikan.

Berarti me­nyalahkan peme­rin­ta­han ma­sa lalu?

Kita tidak bisa menyalahkan pe­merintahan masa lalu. Setiap kebijakan dan kendala selalu ada konteks yang menyertainya. Dalam 100 hari pertama, SBY menyelesaikan Peraturan Peme­rintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Hal tersebut se­ba­gai hadiah Na­tal bagi rakyat Pa­pua. MRP me­ru­pakan lem­baga vital da­lam pengelolaan Otonomi Khu­sus sebagai representasi kultural rakyat Papua.

Apa itu saja yang dilakukan?

Tidak. Sejak awal 2005, Pre­si­den mengubah pendekatan secu­rity menjadi prosperity approach. Perubahan ini mengandung makna yang mendalam bagi se­tiap kebijakan yang ditempuh di Papua.

Apa kebijakan lainnya?

Sejalan dengan perubahan pen­dekatan pembangunan bagi Papua, pemerintah menganggap kebijakan dasar kita adalah Pa­yung Otonomi Khusus. Ini seba­gai desentralisasi asimetris ke­pada rakyat Papua yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Kewenangan yang luas dan didukung pendanaan yang besar, baik dana otonomi khusus, dana perimbangan maupun dana sek­toral lainnya. Sejak  2005 hingga 2012, pemerintah menekankan desentralisasi fiskal yang me­ningkat bagi Papua.

Tetapi, kenapa masyarakat Pa­pua masih belum merasakan kebijakan tersebut?

Berbagai macam yang kita laku­kan itu sebagai wujud pen­dekatan kesejahteraan yang kita genjot. Hak-hak rakyat Papua harus terjawab dengan dana yang besar tesebut. Namun pemerintah sangat menyadari ada simpul-simpul yang perlu diperbaiki, apakah di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Apa siap memaparkan ha­dir­nya UP4B?

Di sinilah pentingnya unit khusus di bawah Presiden yang menangani Papua detik demi detik secara konsisten dan me­nyeluruh. Saat ini, kita berupaya untuk mengoreksi langkah-langkah yang mungkin kurang tepat selama ini.

Makanya langkah pertama UP4B memperbaiki aspek peren­canaan antar level pemerinah mau­­pun antar kementerian/lem­baga. Di sini kita padukan ren­cana sektoral dan regional.

Kemudian memperkuat keter­pa­duan dan sinkronisasi sumber-sumber lintas pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan nyata rakyat Papua. Selanjutnya mem­perkuat evaluasi dan pengenda­lian pembangunan.

Bagaimana caranya?

Setiap tahun kita membuat mu­syawarah perencanaan khusus bagi Papua. Sejak 11-18 Februari 2012, tim UP4B sedang keliling Papua dan Papua Barat untuk mengadakan forum khusus mu­syawarah itu per kluster wilayah di Papua.

Untuk melengkapi langkah-langkah itu, UP4B membangun dialog dengan kelompok-kelom­pok strategis Papua, bahkan dari kelompok OPM. [Harian Rakyat Merdeka]