Staf Khusus SBY: Ruhut Pantas Diberi Sanksi

Konflik di tubuh Partai Demokrat tak dapat dibendung lagi. Ruhut Sitompul, salah seorang petinggi Partai Demokrat yang selama ini dianggap berada satu kubu dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum mulai berani bersuara miring.

Ruhut meminta Anas mengundurkan diri sampai dapat membuktikan diri tidak bersalah dalam sejumlah kasus yang dituduhkan kepadanya. Pernyataan Ruhut ini terang saja mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan Istana Negara.

"Saya bukan pengurus Demokrat. Tapi saya melihat kegaduhan politik karena partai Demokrat dan partai-partai lain tak mampu mengontrol anggota untuk bicara semaunya saja," ujar Staf Khusus Presiden, Andi Arief, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 2/2).

"Kontrol, bukan mematikan demokrasi. Tapi mencegah kegaduhan. Ruhut dan juga banyak politisi lain adalah contoh itu. Seakan paling kritis saat disorot media dan ditanya wartawan," katanya lagi.

Andi Arief juga menyarankan agar etika dan moral yang hampir hilang di Partai Demokrat harus diselamatkan. Dengan demikian, memberi sanksi pada Ruhut yang meminta Anas mundur adalah pintu yang tepat.

"Ini gambaran dimana penghormatan pada pemimpin hilang, dan salah menempatkan posisi kritis. Mekanisme dan aturan partai kadang tidak dibaca dan tidak dimengerti oleh kader partai kebanyakan," ujar Andi Arief lagi.

"Anas harus segera menindak Ruhut, dan kembalikan unity of command and unity of action pada Partai Demokrat. Partai bukanlah ormas. Saya kira Ruhut masih merasa seperti berada di ormas," demikian Andi Arief. [guh]