Marzuki Alie: Sekjen DPR Minta Maaf, Masa Saya Marah Terus

RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie berharap KPK segera menyelidiki apakah ada pelanggaran pidana dalam proyek ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Kan sudah diserahkan ke KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Kalau saya banyak bicara, bisa tambah ruwet. Tunggu saja KPK be­kerja,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya  Marzuki mela­por­kan ke KPK bahwa Badan Ke­hormatan DPR sudah memeriksa tiga pihak terkait dengan renovasi ruang Banggar yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar.

“Tetapi hingga kini saya belum dapat laporannya,” ujarnya.

Dengan diserahkannya kasus ini ke KPK, Marzuki tidak akan menuduh seseorang terkait pro­yek tersebut.

“Ya saya laporkan apa adanya. Saya tidak mau menuduh seseo­rang karena saya tidak mau me­nyebutkan nama. Biar KPK se­cara transparan menyebutkan hasilnya nanti,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda bersama Sek­jen DPR ke KPK?

Saya marah itu wajar. Karena memang saya tidak dilapori. Padahal sudah saya ingatkan agar dilaporkan ke saya. Kalau  ada yang penting harus dilaporkan.

Sebab, saya sering banyak ra­pat seperti tamu asing, undangan, atau surat menyurat yang meng­habiskan waktu hingga dua jam, sehingga saya sering tidak ikut rapat  BURT.

Masa sih Anda tidak tahu ha­sil rapat BURT mengenai pro­yek ruang Banggar itu?

Kerja Ketua DPR itu ribet dan banyak. Makanya saya minta agar dilaporkan.  Karena itu tidak dilakukan, ya saya kasih peringa­tan langsung keras. Setelah diberi peringatan, Ibu Sekjen DPR Nining Indra Saleh ke rumah saya untuk meminta maaf.

       

Apa yang dibicarakan saat Sekjen DPR ke rumah Anda?

Dia meminta maaf karena ke­lupaan untuk melaporkan secara lengkap mengenai renovasi ruang Banggar itu. Karena sudah minta maaf, masa saya marah terus. Akhirnya saya ajak dia (Nining Indra Saleh) ke KPK. Saya la­porkan saja bersama-sama ke KPK.

 

Apa maksudnya?

Saya nggak ada dendam. Ke­wajiban saya memberi peringa­tan, ya saya beri peringatan. Te­tapi karena sekarang kasusnya sudah diserahkan ke KPK, ya sudah biarkan KPK saja bekerja menyelidiki kasus ini.

Apakah surat peringatan ter­hadap Nining juga dilayangkan ke Setkab?

Belum sampai ke sana, kecuali kalau positif untuk mengganti. Karena ini masih dalam proses KPK, biarkan KPK saja yang me­nyelesaikannya.

Apa Anda setuju jika BURT dibubarkan?

Saya setuju. Memang lembaga yang satu ini membahas renovasi toilet, parkir dan lainnya. Kan nggak lucu. Lembaga itu bukan ngurusi hal seperti itu. DPR tu­gasnya mengurusi rakyat, legis­lasi, budget dan pengawasan. Yang mengurusi tetek bengek itu nggak usah orang politik.

 

Tugas itu ditangani siapa?

Ya, Sekjen. Sebab, itu kan tu­gas­nya. Kami nggak perlu tahu.

Kenapa jabatan Ketua DPR dirangkap Ketua BURT?

Itu sesuai perintah  Undang-Undang. Makanya saya bagi-bagi tugas saja ke wakil-wakil. Wakil BURT ini ada bidang anggaran, kebijakan dan pegawasan.

Wakil-wakil itu yang memim­pin rapat. Saya hadir kalau di­anggap ada penting. Tetapi hal yang penting ini tidak dilaporkan Sekjen ke saya. Makanya saya beri peringatan.

    

Bukankah ada wakil BURT yang hadir. Dalam rapat itu??

Saya tidak tahu karena tidak dilaporkan. Sering kali rapat di BURT itu bentrok waktunya. Maka­nya rapat BURT soal inter­nal saya serahkan ke wakil. Suara saya bukan suara otoritas tapi suara anggota juga. Beda dengan voting yang satu suara. Ketua BURT tidak power full.

Saya juga nggak mau menya­lahkan Pius Lustrilanang. Meski dia yang memimpin rapat. Ke­putusan itu kan keputusan rapat, bukan keputusan Pius.

Selama ini BURT nggak pa­ham mengenai teknis hitung-hitungan.

Kenapa jabatan Ketua DPR dirangkap Ketua BURT?

Itu sesuai perintah  Undang-Undang. Makanya saya bagi-bagi tugas saja ke wakil-wakil. Wakil BURT ini ada bidang anggaran, kebijakan dan pegawasan.

Wakil-wakil itu yang memim­pin rapat. Saya hadir kalau di­anggap ada penting. Tetapi hal yang penting ini tidak dilaporkan Sekjen ke saya. Makanya saya beri peringatan.

    

Bukankah ada wakil BURT yang hadir. Dalam rapat itu??

Saya tidak tahu karena tidak dilaporkan. Sering kali rapat di BURT itu bentrok waktunya. Maka­nya rapat BURT soal inter­nal saya serahkan ke wakil. Suara saya bukan suara otoritas tapi suara anggota juga. Beda dengan voting yang satu suara. Ketua BURT tidak power full.

Saya juga nggak mau menya­lahkan Pius Lustrilanang. Meski dia yang memimpin rapat. Ke­putusan itu kan keputusan rapat, bukan keputusan Pius.

Selama ini BURT nggak pa­ham mengenai teknis hitung-hitungan.

Pembangunan gedung baru DPR tidak jadi, makanya ba­nyak proyek renovasi, apa be­nar begitu?

Saya nggak mau ambil pusing karena itu urusan Sekjen. Penga­daannya 100 persen dilakukan Sekjen sebagai kuasa pengguna anggaran. Tidak ada hubu­ngan­nya dengan DPR waktu penga­daan.

Banyak yang sering keliru mengartikan BURT. Anggota BURT itu hanya perencanaan tok, titik. Itu pun tidak paham betul. Sedangkan eksekusinya tetap pada kesekjenan. [Harian Rakyat Merdeka]