Berita

Wiranto

Wawancara

WAWANCARA

Wiranto: Kalau Diusulkan Jadi Capres, Mengapa Tidak Diterima...

SABTU, 21 JANUARI 2012 | 09:25 WIB

RMOL. Semangat Wiranto tidak ada matinya. Walau di Pemilu Presiden 2004 dan 2009 gagal, bekas Menhan/Panglima TNI itu masih percaya diri ikut Pemilu Presiden 2014.

Apalagi, Partai Hanura yang dikomandoinya sudah meminta dirinya agar bersedia menjadi capres. Tentu ini tidak bisa di­tolaknya. Sebab, ini demi partai dan bangsa serta negara.

“Kalau partai mengusulkan itu sebagai satu bagian dalam mem­besarkan partai dan bagian dari perjuangan partai, mengapa tidak diterima,” ungkap Wiranto ke­pada Rakyat Merdeka, Kamis (19/1).

Menurut bekas Panglima TNI itu, semua elemen Partai Hanura yang secara aklamasi meminta ketua umumnya untuk bersedia dicalonkan menjadi capres.

“Yang merencanakan adalah sistem. Secara pribadi, saya ini bagian dari partai,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa suara itu sudah bulat men­jagokan Anda menjadi Capres 2014?

Itu kan sudah secara aklamasi diusulkan seluruh bagian dari partai, baik para ketua wilayah, Ketua DPD, maupun ketua-ketua organisasi sayap organisasi oto­nom. Semua meminta saya seba­gai Ketua Umum Partai Hanura agar bersedia dicalonkan.


Apa Anda sudah menjawab permintaan itu?

Di sini saya katakan, tidak mung­kin usulan itu ditolak. Tidak mungkin diabaikan tatkala itu kebutuhan partai dan kebutuhan mereka untuk menyebarluaskan Partai Hanura. Secara resmi ke­inginan itu ditangkap oleh DPP Partai Hanura, dan dalam waktu singkat akan dijadikan suatu bahan untuk diputuskan dalam rapat khusus di DPP.


Strateginya sudah disiap­kan?

Strategi pasti sudah dirancang. Namun yang penting, pencapre­san itu untuk mengembangkan organisasi partai agar menjadi lebih besar.


Apa Partai Hanura bisa me­menuhi persyaratan untuk me­nga­jukan capres?

Tentu itu diusahakan. Mesin-mesin politik partai sudah oto­matis digerakkan. Yang pasti, Partai Hanura saat ini secara orga­nisasi lebih tertata, lebih demokratis, dan lebih mantap dibanding ketika kami mengikuti Pemilu 2009.


Calon wakil presiden sudah ditentukan?

Oh, itu belum, karena itu masih jauh. Nantilah dibicarakan lagi.


Calon wakil presiden sudah ditentukan?

Oh, itu belum, karena itu masih jauh. Nantilah dibicarakan lagi.


Sebagai bekas Panglima TNI, bagaimana tanggapannya me­ngenai rencana pembelian tank Leopard?

Saya sebagai bekas Menteri Per­­tahanan dan Keamanan, meli­hat ada suatu kebutuhan bahwa kekuatan TNI mengenai alat utama sistem senjata (alutsista) itu harus kuat dan modern. Itu harapan semua negara.

Ketika negara ketinggalan da­lam pengadaan alutsista dan di­anggap tentaranya lemah, maka  tidak memiliki bargaining posi­tion. Mudah ditekan, mudah di­gertak, dan diremehkan negara lain.


Rencana ini me­nim­bul­kan pro dan kontra?

Problemnya se­karang, apa­kah penga­daan alut­sista yang memer­lukan biaya besar ini meng­­ganggu perekonomian na­sional atau tidak. Apabila meng­ganggu pere­konomian na­sional, tunda dulu. Namun kalau tidak, lanjut­kan saja karena itu merupakan kebutuhan. Bukan hanya untuk TNI tapi untuk bangsa Indonesia.


Lalu mengenai prosedur­nya?

Kan prosedur formalnya mela­lui survei yang sangat mendalam, apakah perlengkapan itu cocok untuk dipakai oleh TNI. Apakah harganya memadai. Yang pasti, pengadaannya harus melalui suatu cara yang terbuka, sehingga uang rakyat yang jumlahnya triliunan tidak mubazir. Jangan sampai ada celah untuk korupsi, sehingga seakan-akan kita beli bagus tapi kenyataannya buruk.


Apa yang perlu dilakukan Pang­lima TNI ?

Ya. Butuh keberanian dari Pang­lima TNI, dan keberanian dari kepala staf masing-masing angkatan sebagai pengguna alut­sista ini untuk benar-benar mene­liti perlengkapan itu. Apabila ti­dak tepat, harus berani menga­takan tidak. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya