Berita

jhony allen marbun/ist

Menurut Andar, Jhony Allen Nyuap Rp 550 Juta untuk Rugikan Negara Rp 10 Miliar

SELASA, 10 JANUARI 2012 | 14:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun diduga ikut bermain dalam proyek perluasan tanah kuburan di daerah Pondok Aren, Jakarta Timur tahun 2008 lalu. Untuk keperluan perluasan itu Jhonny menyuap salah seorang pegawai Dinas Pemakaman DKI Jakarta Endan Suhjada sebesar Rp 550 juta.

Dugaan itu disampaikan mantan ajudan Jhonny Allen Marbun, Selastinus A Ola, bersama kuasa hukumnya Andar Situmorang di Jakarta (Selasa, 10/1).

"Semua pemberian uang dari Jhonny Allen kepada Endan Suhjada ada bukti kwitansinya dan bermeterai," aku Andar.


Suap Rp 550 juta diberikan Jhony Allen dalam beberapa kali pengiriman berbentuk cash. Dalam kuitansi tanggal 19 Mei 2008, kata Andar, Jhonny Allen memberikan uang kepada Endan sebesar Rp 50 juta, bulan Agustus 2008 sebesar Rp 50 juta, dan tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp 150 juta.Yang terakhir dikirim untuk biaya pengukuran di Badan Pertanahan Nasional dengan catatan yang memberikan uang tersebut adalah Ibu Mastuti Beta. Sementara yang lainnya, kata Andar, Jhony Allen telah memberikan travel cheque kepada Endan sebesar Rp 100 juta.

Kasus suap menyuap ini bermula ketika ada perluasan tanah kuburan di Tanah Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Jakarta Timur. Waktu itu, Jhonny Allen membeli tanah warga dengan luas 3,5 hektar dengan harga setengah dari NJOP, yakni Rp 13 miliar. Kemudian Jhonny Allen menjual tanah tersebut ke Dinas Pemakaman DKI Jakarta dengan harga Rp 23 miliar. Tindakan Jhony Allen ini telah merugikan negara Rp 10 miliar. Jhony Allen kata Andar, telah memanfaatkan orang-orang di sekitarnya di antaranya Selastinus A Ola, Maria Tiruma Silalahi, dan Agus Hermawan sebagai perantara mengatasnamakan dan menjadi kuasa atas sebagian tanah tersebut.

Tindakan Jhony Allen tentu tamparan keras bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang selalu menyatakan akan menghunus pedang untuk melawan korupsi. SBY harus menindak Jhonny Allen. Kalau tidak maka citra pemerintah dan Partai Demokrat akan hancur.

Andar mengaku sudah melaporkan kasus dugaan suap ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari yang lalu. Bahkan, kemarin (Senin, 9/1) dirinya juga sudah memberikan data adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jhonny Allen kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.

"Kita sudah mengirimkan semua data itu kepada SBY kemarin. Data tersebut kita kirim ke kantor DPP Partai Demokrat," tutur Andar.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya