Berita

demo desa/ist

Aparat Desa Tetapkan 12 Januari Sebagai Hari Keberatan Nasional

SELASA, 03 JANUARI 2012 | 22:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Aksi tutup jalan dengan karnaval bersama di sepanjang jalan utama jalur Anyer-Panarukan di Utara Jawa dan jalur Sidoarjo-Bogor Selatan Jawa terpaksa dilakukan. Ini karena pemerintah dan DPR tidak mudeng dengan kepentingan rakyat desa, yaitu tidak disahkannya Undang-undang tentang Desa.

"Audiensi dan demo yang sudah kita gelar ternyata tidak direken. Terpaksa kita keluarkan senjata pamungkas, yang dalam istilah Bung Karno, gelar baris cokro biho. Kita akan gelar baris cokro. Kita akan belah pulau Jawa dengan dua jalur," kata Ketua Umum Dewan Nasional Parade Nusantara, paguyuban kepala desa seluruh Indonesia, Sudir Santoso dalam acara koordinasi dan konsolidasi Parade Nusantara di Candi Resto, Jalan Raya Solo Baru No 33, Solo, Jawa Tengah beberapa saat lalu (Selasa, 3/1).

Dalam aksi yang rencananya akan digelar 12 Januari itu, para kepala desa dan aparat desa akan membawa serta kendaraan dan motor pelat merah yang selama ini digunakan untuk berdinas oleh mereka.


"38 elemen dan LSM akan ikut turun ke jalan," kata dia.

Sementara itu, katanya, tokoh-tokoh di Jakarta, seperti Rizal Ramli dan Budiman Sudjatmiko (Dewan Pembina Parade Nusantara) kita minta juga untuk menggelar aksi.

"Pokoknya sahkan RUU Desa. Jangan mundur sebelum diparipurnakan. Kita siap otot-ototan," imbuh Sudir yang pernah jadi kepala desa selama 18 tahun itu.

Diantara 38 elemen yang akan menggelar aksi pada 12 Januari adalah Asosiasi Petani NU (Astanu) dan buruh roko kretek di Kudus. Mereka menuntut agar RPP tembakau tidak disahkan. Sementara Petani tebu akan menuntut untuk dihentikannya impor gula. Petani kentang akan menuntut dihentikan impor kentang dari Cina.

"Pokoknya 12 Januari akan ada keberatan nasional," tandasnya.[arp]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya