Demokrat: Jangan Asal Beda Kalau Kritik Presiden SBY

RMOL. Kritik tajam yang disampaikan mantan aktifis 70-an Indro Tjahyono bahwa kejiwaan Presiden SBY perlu diperiksa, karena membiarkan berbagai kejadian yang memperlihatkan penderitaan kalangan masyarakat kelas bawah merupakan kritik dari analisa yang bias.

Menurut politisi Demokrat Jemmy Setiawan, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12), sebagai sebuah kejadian benar bahwa memang ada protes keras yang dilakukan rakyat dengan berbagai cara seperti yang dilakukan Petani Pulau Padang Riau yang menjahit mulutnya. Tapi dalam kontek ini tidak benar kalau Presiden SBY disebut tidak peduli. Presiden telah menegur keras perangkat pemerintahan yang seharusnya terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena hal itu menjadi Tupoksi dan area kerja mereka.

"Perlu diingat dengan baik bahwa proses perizinan, baik perkebunan ataupun pertambangan, ada di wilayah departemen dan pemerintah daerah. Apakah Presiden punya hak mencopot gubernur ataupun bupati, jika akar persoalannya ada di perizinan?" tanya balik Jemmy kepada Indro.

"Mari dilihat satu per satu kasus, agar tidak terkesan asbun dalam mengkritisi sesuatu," ajak Jemmy yang kini memperkuat Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP Demokrat itu.

Presiden, kata Jemmy, telah bertindak berdasarkan hukum dan asas kepatutan dalam sistem pemerintahan. Dalam kasus Mesuji, jawab dia, perlu diketahui bahwa persoalannya terjadi bukan baru hari ini saja. Tahun 1996 lalu juga pernah jatuh korban di sana. "Dan pemegang kebijakan daerahnya juga bukan dari partai yang ada dibawah naungan SBY," imbuhnya.

Jemmy setuju bahwa segala kasus kekerasan yang mengakibatkan korban di tengah-tengah rakyat harus diproses dengan aturan jika memang melanggar prosedur dan masuk wilayah HAM.  Kalau perlu, "Silahkan gugat Kapolri. Kalau perlu juga Mas Indro pimpin aksi untuk menjatuhkan Kapolri," tantang Jemmy.

Jemmy juga mengkritisi balik kritikan Indro. Penggalangan komunikasi dengan Komisi III DPR agar memanggil Kapolri terkait kasus-kasus yang ada juga tidak pas.

"Lah wong Kapolri dipilih Komisi III kok galang komunikasi dengan Komisi III atau kalau perlu dibentuk Pansus. Letakanlah persoalan dengan porsinya. Sekelas Mas Indro kok jadi droop begini analisanya. Jangan asal beda dan ndak suka dong," demikian Jemmy. [dem]