Tahun 1511, Limaratus Tahun Kemudian...

Untuk mengembalikan kejayaan dan kekuatan di laut, Indonesia harus mereformasi birokrasi kelautan termasuk mengatasi tumpang tindih peraturan. Pemerintah pun harus secepatnya membentuk wadah tunggal yang bermulti fungsi (multi task single agency) agar keamanan, keselamatan dan serta hasil kekayaan perairan Indonesia dapat terjaga.

Demikian kesimpulan diskusi kelautan dalam rangka peluncuran buku terbitan Gramedia Pustaka Utama Tahun 1511 - Limaratus Tahun Kemudian yang ditulis Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksdya TNI Didik Heru Purnomo bersama 33 wartawan seluruh Indonesia Rabu malam lalu (21/12).

Pemberi kata pengantar buku ini adalah Menkopolhukam dan Ketua Bakorkamla Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI  Laksamana TNI Agus Suhartono. Buku ini juga memuat komentar empat tokoh nasional yakni Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Mantan Wakasad), Franciscus Welirang (Pengusaha), R. Priyono (Kepala BP Migas) dan KH. Salahuddin Wahid (Ketua Gerakan Integritas Bangsa).

Hadir sebagai pembicara adalah mantan Kalakhar Bakorkamla dan Sekjen Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono, anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar, pengusaha Franciscus Welirang, Senior Managing Editor The Jakarta Post Kornelius Purba, Redaktur Majalah Gatra G.A. Guritno. Adapun Putut Prabantoro yang menjadi editor buku Tahun 1511 - Limaratus Tahun Kemudian menjadi moderator.

Dalam kesempatan itu juga Laksdya Didik Heru Purnomo juga memberikan tanda penghargaan berbentuk kapal kepada Bintang Sudibyo atau Ibu Sud, pencipta lagu “Nenek Moyangku". Penghargaan itu diterima oleh Carmanita yakni cucu dari Ibu Sud.

Dalam paparannya Djoko Sumaryono mengatakan bahwa diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun kejayaan bahari Indonesia. Membangun kejayaan bahari Indonesia harus dimulai dengan membangun ekonomi kelautan.

“Justru dengan memfokuskan pada pembangunan ekonomi kelautan secara otomatis kebutuhan akan keamanan dan keselamatan laut menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Kita harus membangun ekonomi kelautan Indonesia sehinga kebutuhan akan laut yang satu yang aman dan tak berbirokrasi tak terelakan lagi,” ujar mantan Kalakhar Bakorkamla ini.

Sementara Franciscus Welirang menegaskan bahwa harus ada kejelasan birokrasi dalam operasi di laut. Bagaimanapun juga kekuataan laut Indonesia hanya bisa dibangun ketika masalah birokrasi bisa diatasi.

"Keluhan para pengguna laut adalah banyaknya para aparat dari berbagai instansi yang merasa memiliki tanggung jawab di laut. Namun ketika ada masalah yang muncul di laut, tidak ada instansi yang merasa bertanggung jawab,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Senior Managing Editor The Jakarta Post, Kornelis Purba. Dikatakan bahwa buku tersebut berisi uneg-uneg para penulisnya. Buku yang luar biasa ini, demikian Purba menjelaskan, harus dicermati karena penulisnya adalah wartawan dari seluruh Indonesia. 

“Cermin pengelolaan laut yang amburadul sebenarnya bisa dilihat dari buku ini. Ini buku karya yang luar biasa. Jika para wartawan telah menulis tentu apa yang ditulis menjadi lain,” jelas Purba. [dem]