Berita

ilustrasi/ist

Padat Karya Produktif dan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Mandiri Ekonomi

SENIN, 19 DESEMBER 2011 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komitmen Pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan diwujudkan dengan mendorong lahirnya lapangan kerja baru melalui program padat karya produktif dan teknologi tepat guna.

"Program ini sebagai leading sector yang harus didukung semuah pihak terkait," ujar Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Ketut Cakera, beberapa waktu lalu.

Program ini, kata dia, sudah dilaksanakan di desa-desa di seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam khas daerah masing-masing. Misalnya, di bidang peternakan, perikanan, budidaya ikan, budidaya jamur dan sebagainya.


"Semua program sepenuhnya merupakan hasil serapan aspirasi warga setempat, sehingga dalam pelaksaannya pun warga menjadi antusias dan memiliki rasa tanggungjawab penuh,” tandas dia.

Salah satu desa percontohan terletak di dusun Bedukan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tergabung dalam kelompok Niti Rejeki dengan 17 orang anggota pada awal berdiri tahun 2009, selanjutnya mereka mengembangkan peternakan sapi, kambing unggas serta budidaya perikanan.

"Berkat kekompakan warga dalam padat karya itu, tidak heran kelompok Niti Rejeki menjadi percontohan untuk program padat karya produktif," terang Ketut. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya