Berita

misbakhun/ist

Misbakhun: Partai Demokrat Tidak Konsisten, Ruhut Jangan Asal Njeplak

SELASA, 13 DESEMBER 2011 | 16:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Beberapa saat lalu, Ketua DPP Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa anggota DPR yang menjadi tersangka harus dipecat. Ruhut mengatakan hal itu berkaitan dengan ditetapkannya Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dana percepatan infrastruktur daerah.

Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Misbakhun, perkataan Ruhut tak lebih sebagai kebohongan. Sebab, Partai Demokrat sendiri selama ini membiarkan kader-kadernya yang bermasalah dengan hukum.

"Ini menunjukkan Ruhut dan partai Demokrat tidak konsisten," kata Misbakhun kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Senin, 13/12).


Ada beberapa kader Demokrat yang bermasalah dengan hukum tapi tidak diapa-apakan oleh Demokrat. Contohnya Djufrie. Saat ini Djufrie yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat sudah menjadi terdakwa dan ditahan di LP Padang terkait kasus pengadaan tanah sewaktu menjadi Walikota Bukit Tinggi. Tapi dia masih berstatus sebagai anggota DPR RI.

Kemudian, ada Amru Daulay. Mantan Dirjen Jaminan Bantuan Sosial Kementerian Sosial ini sudah menjadi tersangka KPK dan sudah ditahan terkait kasus pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Kementerian Sosial. Tapi saat ini statusnya di DPR RI masih sebagai anggota.

Selain masih aktif di DPR, Amrun dan Djufrie sampai sekarang juga tidak dikeluarkan dari Demokrat.

"Ruhut bohong besar menjadikan Partai Demokrat sebagai contoh dan tauladan dalam menindak anggotanya yang terjerat kasus hukum," imbuh Misbakhun.

Pemecatan Demokrat terhadap Nazaruddin, bagi Misbakhun, tidak bisa dijadikan dalih bahwa Demokrat bersikap tegas terhadap kadernya yang terjerat kasus hukum sebagaimana dikatakan Ruhut. Sebab, kata dia, Nazaruddin dipecat karena bernyanyi membongkar keterlibatan anggota Partai Demokrat yang lainnya. "Kalau ini untuk cuci tangan dan pencitraan di publik."

"Ruhut jangan asal njeplak," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya