Sayembara Tangkap Nazaruddin adalah Pelecehan dan Cara Pikir yang Salah

RMOL. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyambut baik sayembara tangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, M Nazaruddin, yang digelar Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Hal itu dikatakan Anas ketika diwawancara wartawan tadi pagi (Jumat, 15/7) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Meski demikian dia masih menganggap, kesadaran diri Nazaruddin adalah faktor paling penting untuk menghentikan polemik berkepanjangan tentang aliran uang korupsi pembangunan Wisma Atlet, Palembang.

"Tapi yang paling mudah sesungguhnya adalah kesadaran diri Nazaruddin untuk segera pulang ke Indonesia untuk proses hukum. Bahwa ada sayembara, saya kira itu hal baik saja," kata Anas.

Tapi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saefuddin, malah menganggap sayembara itu pelecehan. Menurutnya, akan sungguh memalukan apabila Nazaruddin justru ditangkap oleh warga masyarakat biasa bukannya aparat penegak hukum.

"Sayembara Rp 100 juta bagi yang bisa menangkap Nazaruddin itu sesungguhnya pelecehan bagi aparat penegak hukum. Saya sungguh tak bisa membayangkan, bila Nazar benar-benar tertangkap oleh bukan aparat penegak hukum. Itu semakin meneguhkan bahwa semua urusan hanya bisa diselesaikan dengan uang," kata Ketua MPR ini kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat petang (15/7).

Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) membuka sayembara tangkap Nazaruddin di Indonesia. Sayembara yang berhadiah Rp 100 juta itu juga akan disebar ke seluruh dunia melalui jaringan yang dimiliki LIRA.

Untuk di dalam negeri, LIRA akan menyebarkan info sayembara itu melalui 10 ribu NGO yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, LIRA juga menyebarkan info sayembara ke 3.600 NGO (non government organization) yang sudah tercatat di PBB. Sayembara ini bertujuan agar Nazar bisa selamat dan tertangkap hidup-hidup. Presiden LIRA, Jusuf Rizal, menduga, saat ini banyak pihak yang ingin menghilangkan jejak Nazar dengan cara membunuhnya. Alasannya, Nazar punya banyak informasi yang bisa membuat banyak pejabat partai berkuasa kena hukum.[ald]