RMOL. Kemiskinan rakyat kecil yang telanjang di depan mata berlawanan sama sekali dengan pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah. Kelompok mahasiswa menyebut gembar-gembor keberhasilan pembangunan hanya ilusi bikinan pemerintah sendiri. Dan itu hanya salah satu dari sekian banyak kegagalan mendasar pemerintahan SBY-Boediono.
Kegagalan pemerintah memicu kritik tajam. Bahkan, salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sampai pada satu tuntutan puncak yaitu menuntut Presiden SBY yang mereka anggap telah gagal memimpin Indonesia untuk segera mengundurkan diri.
Salah satu pandangan utama KAMMI adalah fakta bahwa hanya segelintir orang atau kelompok yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan bercokol di puncak menara kemiskinan yang kian meresahkan.
"Standar kemiskinan Badan Pusat Statistik yang selama digunakan pemerintah untuk melakukan propaganda dan penyesatan, ternyata sangat bias. Hingga kini pemerintah masih mengunakan standar kemiskinan di bawah 1 dolar AS, padahal negara tetangga seperti Malaysia telah menerapkan standar 2 dolar AS atau sesuai standar Bank Dunia," ujar Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Ilyas, kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/7).
Dengan standar penghasilan 1 dolar AS atau kurang lebih Rp 9.000 per hari dengan kurs Rp 9000 per dolar, KAMMI menegaskan, rakyat kecil tidak akan mampu bertahan di tengah lonjakan harga yang tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. KAMMI juga menilai, tragedi TKI Ruyati yang dihukum pancung di Arab Saudi adalah contoh kecil salah satu potret buram kemiskinan Indonesia dan kelalaian pemerintah.
Sementara itu, dari sisi supremasi hukum, janji-janji pemerintahan bersih yang sering dikampanyekan SBY dari podium ke podium, hanya isapan jempol belaka. Berbagai kasus tidak pernah usai hingga kini. Mulai dari Skandal Century, Rekening Gendut Polri, Mafia Pajak, Mafia Hukum dan kini Mafia Pemilu. Tragisnya, partai yang didirikan SBY dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, partai Demokrat menjadi bungker bagi sejumlah pelanggar hukum. Setidaknya tidak kurang dari 10 elit Demokrat dari tingkat DPP hingga DPD yang terlibat korupsi. Mulai dari As’ad Syam, Yusran Aspar, Sarjan Tahir, Moch Salim, Yusak Yaluwo, Amrun Daulay, Agusrin Maryono Najamudin, Nazaruddin, dan Murman Effendi.
"Jika partai yang getol mengkampanyekan korupsi saja sudah menjadi rumah nyaman bagi koruptor, maka matilah harapan pemerintahan bersih yang selalu didengung-dengungkan itu," tegas Ilyas.
Sementara, kinerja kabinet pragmatis yang dibentuk atas konsesi power sharing oleh SBY dinilai tidak menunjukkan kinerja positif. Pengakuan SBY bahwa 50 persen instruksinya tidak dipatuhi oleh para menteri menegaskan penilaian itu. KAMMI yakin, tindakan reshuffle yang sering didengung-dengungkan pun tidak akan mampu lagi memperbaiki kinerja kabinet karena adanya tarik menarik kepentingan.
Selain eksekutif yang carut marut, KAMMI memandang legislatif juga bermasalah. Terungkapnya skandal “surat palsu†Mahkamah Konstitusi menyangkut hasil pemilu pada 2009, membuat DPR hasil 2009 diragukan legitimasinya. Sangat mungkin bahwa selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tempat bercokolnya mafia pemilu. Sebuah keniscayaan jika banyak kursi haram di DPR saat ini.
"Berdasarkan data, diduga tidak kurang dari 16 kursi haram yang ada di Senayan berdasarkan pengaduan mereka yang dicurangi. Ini hanyalah gunung es, ada banyak kasus lain yang belum terungkap. Jika pemilu, satu-satunya instrumen politik dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik sudah dipenuhi kecurangan, maka dengan temuan-temuan kecurangan tersebut, kepemimpinan hasil pemilu 2009 secara otomastis tidak lagi
legitimate," tegasnya.
Rangkaian kebohongan dan janji palsu Pemerintahan SBY dan permasalahan di legislatif diangap KAMMI sudah cukup menjadi alasan untuk meminta SBY-Boediono mengundurkan diri. "Dan membubarkan kabinet untuk kemudian dibentuk dewan rakyat sebagai bentuk peralihan pemerintahan," tambah Ilyas menegaskan.
Di poin kedua, KAMMI mendesak Presiden SBY dan DPR segera mempercepat Pemilu, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif. "Kami menginginkan reformasi jilid dua. Dan untuk menyikapi kerisauan ini maka seluruh pengurus KAMMI se-Indonesia akan berkordinasi pada tanggal 18-22 Juli di Bandung," pungkasnya.
[ald]
