Mengapa Presiden SBY Justru Menambah Masalah Bangsa?

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu diajari cara menyelesaikan sengketa dengan pers agar tidak malah menambah persoalan.

"Presiden perlu diingatkan bahwa kalau ada media yang dianggap, katakanlah mendiskreditkan dan salah, hendaknya diberitahu media mana yang salah. Jangan menggeneralisir," ujar mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 12/1).
 
Leo meminta SBY melakukan pendekatan yang memecahkan masalah. Solusinya ada dua macam. Pertama, surati media yang dianggap telah melanggar UU Pers karena mendiskreditkan pemerintah, menzolimi, tidak berimbang, dan minta media tersebut melayani hak jawab.

Cara kedua, Presiden meminta Dewan Pers campur tangan dalam sengketa, agar Dewan Pers memanggil media massa itu.

"Jangan semua media dianggap bersalah, SBY harus diingatkan itu," tegasnya.

Sedangkan, soal pemberitaan yang menyebar pesan Blackberry (BBM) dari orang yang diyakini media massa adalah Muhammad Nazruddin, Leo menegaskan, penggunaan pesan singkat atau BBM sebagai sumber berita itu tidaklah melanggar kode etik.

"Jadi, media itu tugasnya mencari, memiliki memperoleh, menyimpan dan mengelola dan menyebarkan informasi untuk penuhi keinginan rakyat untuk tahu. Dan menurut kode etik, hak itu digunakan kalau ada sumbernya. BBM itu salah satu sumber. Media mengutip karena yakin bahwa pengirim BBM itu Nazaruddin," jelasnya.

Tapi, tidak cukup sampai disitu. Supaya media massa tidak melanggar kode etik pers, media massa harus memberikan panggung verifikasi dan uji kebenaran kepada nama-nama yang disebut dalam BBM Nazaruddin itu.

"Memang saya lihat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu media cetak karena isi beritanya penuh hanya bersumber dari Nazaruddin tanpa uji kebenaran informasi. Kalau ada tuduhan uang korupsi diberikan pada si A, B dan C, maka harus konfirmasi ke A, B dan C, tentang pendapat mereka. Itu namanya diverifikasi. Tapi saya tahu ada media yang tidak begitu. Tapi tidak semua media melanggar kode etiknya. Karena itu Presiden jangan generalisir," ungkap Leo.

Artinya, masih kata Leo, penyikapan Presiden yang salah malah menjadi part of the problem.

"Bangsa kita ini sudah lelah dihadapkan banyak masalah. Bahwa ada masalah pemberitaan yang merugikan presiden dan kelompoknya, janganlah selesaikan dengan menambah persoalan. Kalau menuduh semua insan pers salah, itu namanya nambah persoalan," tandas Leo.[ald]