Berita

sby/ist

Muhammadiyah: Jangan Sampai Krisis Malaysia Melimpah

MINGGU, 10 JULI 2011 | 08:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dari Afrika Utara dan Timur Tengah, gelombang perlawanan rakyat melompat ke Yunani dan Inggris dan kini tiba di Malaysia.

Pemerintahan SBY diminta tidak memandang sepele gelombang besar demonstrasi di negeri tetangga itu. Apalagi, belakangan ini berbagai bentuk ketidakpuasan mulai merebak di banyak tempat di Indonesia.

"Carut marut persoalan politik di Indonesia sudah sepatutnya tidak dianggap sepele oleh SBY. Terutama yang berkaitan dengan dinamika di internal Partai Demokrat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM), Saleh Partaonan Daulay, usai pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara di Medan, Sabtu malam (9/7).


"Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat belum mampu menuntaskan persoalan internal partai itu. Belum lagi tengah terjadi pertarungan di Parlemen mengenai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu. Isu-isu politik nasional ini bisa saja menjadi pemicu meningkatnya suhu politik yg dapat memicu eskalasi massa," ujar Saleh dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online.

Dia mengingatkan, ada kesamaan isu antara Malaysia dan Indonesia. Saat ini Malaysia tengah membenahi sistem penyelenggaraan pemilihan umum.

"Kesamaan isu  ini bisa saja memancing gerakan sosial yang sama serupa di Indonesia. Bukankah hal itu pun telah kita saksikan di negara-negara Timur Tengah," katanya lagi.

Saleh sungguh berharap SBY tidak lengah menyikapi suasana seperti ini. Jangan sampai, katanya lagi, eskalasi massa di negeri sebelah melimpah ke Indonesia. Apalagi, sambung Saleh, saat ini kelihatannya banyak sekali pihak yang menunggu momentum seperti di Malaysia itu. [guh]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya