Berita

rizal ramli/ist

SBY Tak Bisa Disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Lula

SABTU, 09 JULI 2011 | 16:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Bila dikelola dengan baik oleh pemerintahan yang memiliki visi dan karakter nasionalisme yang kuat Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi salah satu raksasa ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Sayangnya, pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kedua hal itu. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika memberikan studium generale di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sabtu siang (9/7).

Selain memberikan kuliah umum di UMSU, kunjungan Rizal Ramli ke Medan juga dalam rangka menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara. Turut hadir dalam kuliah umum itu Rektor UMSU, Drs. Agussani, M.AP.


Dalam kuliahnya, Rizal yang pernah jadi Menko Perekonomian mengatakan, ada banyak fakta yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan ketiadaan visi dan karakter kebangsaan di tubuh pemerintahan SBY.

"Hanya 20 persen yang bisa diklaim pemerintah sebagai keberhasilan ekonomi. Sisanya tidak bisa dirasakan rakyat. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia masih punya harapan menjadi negara besar, dan rakyat benar-benar sejahtera. Sehingga kesejahteraan bukan hanya miliki kelompok tertentu saja," ujarnya.

Rizal Ramli membandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil yang memiliki visi dan karakter kebijakan yang pro pada rakyat dan kepentingan nasional.

"Di Brasil, Presiden Lula hanya butuh delapan tahun untuk menjadikan Brazil sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Amerika Latin," ujarnya lagi.

Rizal Ramli juga membandingkan SBY dengan Presiden Sukarno yang jauh hari sebelum menjadi presiden telah memiliki visi kebangsaan yang tegas. Dalam pengadilan di Bandung pada 1930, Sukarno menguraikan penderitaan akibat penjajahan selama ratusan tahun yang dilakukan kolonial Belanda.

"Dalam pledoi Indonesia Menggugat, Bung Karno mengecam penjajahan yang memiskinkan rakyat negeri jajahan, dan sebaliknya menguntungkan penjajah dan sebagian anggota masyarakat terjajah yang mau menjadi kaki tangan kaum kolonial," masih kata Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) itu.

Sementara di masa pemerintahan SBY yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, Indonesia kembali ke masa kolonial pra kemerdekaan. Dimana kekayaan negara lebih banyak dinikmati orang asing yang mencari keuntungan dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi antek nekolim. Karena tidak punya visi dan karakter kebangsaan yang tegas, pemerintahan SBY masuk dalam kelompok ini. Demikian Rizal Ramli. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya