Berita

rizal ramli/ist

SBY Tak Bisa Disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Lula

SABTU, 09 JULI 2011 | 16:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Bila dikelola dengan baik oleh pemerintahan yang memiliki visi dan karakter nasionalisme yang kuat Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi salah satu raksasa ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Sayangnya, pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kedua hal itu. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika memberikan studium generale di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sabtu siang (9/7).

Selain memberikan kuliah umum di UMSU, kunjungan Rizal Ramli ke Medan juga dalam rangka menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara. Turut hadir dalam kuliah umum itu Rektor UMSU, Drs. Agussani, M.AP.


Dalam kuliahnya, Rizal yang pernah jadi Menko Perekonomian mengatakan, ada banyak fakta yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan ketiadaan visi dan karakter kebangsaan di tubuh pemerintahan SBY.

"Hanya 20 persen yang bisa diklaim pemerintah sebagai keberhasilan ekonomi. Sisanya tidak bisa dirasakan rakyat. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia masih punya harapan menjadi negara besar, dan rakyat benar-benar sejahtera. Sehingga kesejahteraan bukan hanya miliki kelompok tertentu saja," ujarnya.

Rizal Ramli membandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil yang memiliki visi dan karakter kebijakan yang pro pada rakyat dan kepentingan nasional.

"Di Brasil, Presiden Lula hanya butuh delapan tahun untuk menjadikan Brazil sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Amerika Latin," ujarnya lagi.

Rizal Ramli juga membandingkan SBY dengan Presiden Sukarno yang jauh hari sebelum menjadi presiden telah memiliki visi kebangsaan yang tegas. Dalam pengadilan di Bandung pada 1930, Sukarno menguraikan penderitaan akibat penjajahan selama ratusan tahun yang dilakukan kolonial Belanda.

"Dalam pledoi Indonesia Menggugat, Bung Karno mengecam penjajahan yang memiskinkan rakyat negeri jajahan, dan sebaliknya menguntungkan penjajah dan sebagian anggota masyarakat terjajah yang mau menjadi kaki tangan kaum kolonial," masih kata Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) itu.

Sementara di masa pemerintahan SBY yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, Indonesia kembali ke masa kolonial pra kemerdekaan. Dimana kekayaan negara lebih banyak dinikmati orang asing yang mencari keuntungan dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi antek nekolim. Karena tidak punya visi dan karakter kebangsaan yang tegas, pemerintahan SBY masuk dalam kelompok ini. Demikian Rizal Ramli. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya