Wasekjen Blank Soal Isu Mendongkel Anas

RMOL. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menegaskan perkubuan di dalam partainya sudah selesai sedetik setelah Anas Urbaningrum terpilih jadi Ketua Umum.

Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPR itu menanggapi pemberitaan isu perpecahan di antara petinggi Demokrat, yang merongrong kepemimpinan Anas Urbaningrum. Dari penulusuran di tubuh partai itu diperoleh informasi yang mengatakan bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menyarankan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan partai dari kegagalan manajemen dan kepemimpinan.

"Saya tidak paham isu itu dan kalau mau dicatat, masalah perkubuan itu sudah selesai begitu Anas terpilih. Maka pada detik itu kubu hilang dan saya enggak tahu tentang isu yang disampaikan, soal kebenarannya dan ketidakbenarannya benar-benar saya tidak tahu, saya benar-benar blank. Saya tidak mau menjawab yang tidak pasti," ujar Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (8/7).

Dia mengaku sama sekali tidak menangkap suasana yang ganjil dalam aktivitas para pengurus partai sehari-hari. Rapat-rapat dan pertemuan berjalan seperti biasa.

"Saya sendiri komunikasi dengan Cak Anas sebagai Ketum minimal sehari sekali. Pasti kita ada komunikasi, BBM-an pasti itu dan berjalan normal saja, tidak ada maslah. Tapi tidak tahu ya dengan orang lain," ucapnya.
 
Dia membenarkan Demokrat akan melangsungkan Rapat Koordinasi pada 23-24 Juli nanti. Tapi dia tegaskan, agenda itu bukanlah sesuatu yang mendadak karena bersifat rutin tahunan, apalagi akan dibelokkan menjadi Kongres Luar Biasa. Setahunya, tidak ada agenda khusus yang akan dibahas dalam Rakor.

"Rakor itu membahas konsolidasi Demokrat, itu sebuah hal rutin sesuai tuntutan dari AD/ART, setahun sekali dan itu hal lumrah. Bahkan rencananya digelar Februari lalu tapi karena ada dinamika di DPR jadi tertunda terus," katanya.

Apakah juga akan membahas isu perpecahan internal dan kasus Nazaruddin?

"Saya yakin tidak akan ada pembahasan khusus itu. Paling rencana strategis nasional diterjemahkan secara regional, di tingkat dua. Dan kemudian kader Demokrat di DPR apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri dengan konstituen," tutupnya.[ald]