Berita

Dunia

Amerika Serikat Sambut Gembira Referendum Maroko

JUMAT, 01 JULI 2011 | 22:03 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pemerintah Amerika Serikat menyambut gembira hasil referendum amandemen konstitusi Kerajaan Maroko.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, referendum tersebut adalah langkah penting yang diambil Kerajaan Maroko untuk mengembangkan tradisi demokrasi di negara berusia ratusan tahun itu.

Referendum yang berlangsung pada hari Jumat (1/7) berlangsung damai. Sekitar 98 persen dari keseluruhan rakyat Maroko yang manggunakan hak pilih mengatakan setuju dengan draft konstitusi baru. Dalam konstitusi baru itu Raja tidak lagi menjadi penanggung jawab pemerintah. Raja memilih Perdana Menteri dari partai atau koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum.

Menurut Jurubicara Deplu AS, Mark Toner, referendum tersebut memiliki arti yang begitu besar sebab terjadi di tengah pergolakan yang terjadi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Maroko juga dinilai berhasil membuktikan komitmen mereka memperkuat basis demokrasi. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya