Berita

boediono/ist

Boediono yang Melenggang Bebas Pangkal Masalah Indonesia

RABU, 22 JUNI 2011 | 09:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Percaya atau tidak, berbagai persoalan politik yang kini terjadi di bumi pertiwi berpangkal dari Wakil Presiden Boediono.

Setidaknya, itulah pendapat Majelis Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (22/6).

Menurut Beathor, berbagai kalangan, masyarakat awam hingga kaum oposisi, mempertanyakan nilai dan rasa keadilan. Karena nilai dan rasa keadilan menghilang maka tanda-tanda ke arah kebangkrutan bangsa pun menjadi semakin tampak nyata.

Lanjut Beathor, persoalan keadilan yang bermetamorfosis menjadi gerakan melawan pemerintah di periode kedua pemerintahan SBY berawal ketika Boediono yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebutkan sebagai salah seorang yang terlibat di balik bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, dapat melenggang bebas sedemikian rupa.

“Karena proses hukum berhenti, akhirnya berdampak pada kemunculan sejumlah kasus. Mulai dari rekening gendut perwira tinggi jenderal polisi, suap di Kejaksaan Agung, suap hakim, mafia hukum dan mafia pajak, sampai calo anggaran di DPR yang semuanya tidak pernah tuntas,” ujarnya.

Satu kasus muncul untuk menutupi kasus lainnya. Dan ini mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi kasus yang bila dibiarkan dapat berakibat sangat buruk, amat fatal dan mematikan.

Belakangan, eksekusi mati TKW asal Bekasi, Ruyati, ikut memperpanas suhu politik dan menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang mulai merata ini.

“Kita sudah lihat ketidakpuasan itu muncul dari kalangan tokoh agama, cendekia dan rektor, mahasiswa, pemuda, rakyat. Setiap hari di semua kota ada demo yang memperlihatkan ketidakpuasan pada pemerintah,” demikian Beathor. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya