Berita

boediono/ist

Boediono yang Melenggang Bebas Pangkal Masalah Indonesia

RABU, 22 JUNI 2011 | 09:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Percaya atau tidak, berbagai persoalan politik yang kini terjadi di bumi pertiwi berpangkal dari Wakil Presiden Boediono.

Setidaknya, itulah pendapat Majelis Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (22/6).

Menurut Beathor, berbagai kalangan, masyarakat awam hingga kaum oposisi, mempertanyakan nilai dan rasa keadilan. Karena nilai dan rasa keadilan menghilang maka tanda-tanda ke arah kebangkrutan bangsa pun menjadi semakin tampak nyata.

Lanjut Beathor, persoalan keadilan yang bermetamorfosis menjadi gerakan melawan pemerintah di periode kedua pemerintahan SBY berawal ketika Boediono yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebutkan sebagai salah seorang yang terlibat di balik bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, dapat melenggang bebas sedemikian rupa.

“Karena proses hukum berhenti, akhirnya berdampak pada kemunculan sejumlah kasus. Mulai dari rekening gendut perwira tinggi jenderal polisi, suap di Kejaksaan Agung, suap hakim, mafia hukum dan mafia pajak, sampai calo anggaran di DPR yang semuanya tidak pernah tuntas,” ujarnya.

Satu kasus muncul untuk menutupi kasus lainnya. Dan ini mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi kasus yang bila dibiarkan dapat berakibat sangat buruk, amat fatal dan mematikan.

Belakangan, eksekusi mati TKW asal Bekasi, Ruyati, ikut memperpanas suhu politik dan menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang mulai merata ini.

“Kita sudah lihat ketidakpuasan itu muncul dari kalangan tokoh agama, cendekia dan rektor, mahasiswa, pemuda, rakyat. Setiap hari di semua kota ada demo yang memperlihatkan ketidakpuasan pada pemerintah,” demikian Beathor. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya