Berita

boediono/ist

Boediono yang Melenggang Bebas Pangkal Masalah Indonesia

RABU, 22 JUNI 2011 | 09:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Percaya atau tidak, berbagai persoalan politik yang kini terjadi di bumi pertiwi berpangkal dari Wakil Presiden Boediono.

Setidaknya, itulah pendapat Majelis Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (22/6).

Menurut Beathor, berbagai kalangan, masyarakat awam hingga kaum oposisi, mempertanyakan nilai dan rasa keadilan. Karena nilai dan rasa keadilan menghilang maka tanda-tanda ke arah kebangkrutan bangsa pun menjadi semakin tampak nyata.

Lanjut Beathor, persoalan keadilan yang bermetamorfosis menjadi gerakan melawan pemerintah di periode kedua pemerintahan SBY berawal ketika Boediono yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebutkan sebagai salah seorang yang terlibat di balik bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, dapat melenggang bebas sedemikian rupa.

“Karena proses hukum berhenti, akhirnya berdampak pada kemunculan sejumlah kasus. Mulai dari rekening gendut perwira tinggi jenderal polisi, suap di Kejaksaan Agung, suap hakim, mafia hukum dan mafia pajak, sampai calo anggaran di DPR yang semuanya tidak pernah tuntas,” ujarnya.

Satu kasus muncul untuk menutupi kasus lainnya. Dan ini mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi kasus yang bila dibiarkan dapat berakibat sangat buruk, amat fatal dan mematikan.

Belakangan, eksekusi mati TKW asal Bekasi, Ruyati, ikut memperpanas suhu politik dan menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang mulai merata ini.

“Kita sudah lihat ketidakpuasan itu muncul dari kalangan tokoh agama, cendekia dan rektor, mahasiswa, pemuda, rakyat. Setiap hari di semua kota ada demo yang memperlihatkan ketidakpuasan pada pemerintah,” demikian Beathor. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya