Berita

ilustrasi/ist

Pengusaha Pribumi Kecam Rencana Libur 3 Juni

SENIN, 23 MEI 2011 | 18:02 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Tidak semua kalangan menyambut gembira rencana pemerintah kembali menetapkan libur nasional pada tanggal 3 Juni nanti.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), misalnya, menganggap keputusan libur tanggal 3 Juni itu menegaskan betapa Indonesia adalah bangsa yang tidak produktif.

“Di mata pelaku pasar dan kalangan investor kita dilihat sebagai bangsa yang lebih santai, kurang ulet dan rendah kinerjanya,” ujar Ketua Umum HIPPI, Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin petang (23/5).

Ismed menganjurkan agar pemerintah lebih selektif lagi dalam menetapkan libur nasional. Bila sembarangan, kebijakan libur ini berdampak negatif dan sangat mengganggu kinerja maupun produktivitas pelaku usaha.

“Kami mengharapkan agar Bank Indonesia tetap mendorong kalangan perbankan nasional atau pun asing yang beroprasi di Indonesia untuk tetap melayani nasabah pada tanggal 3 Juni. Demikian juga dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) kami harap tetap menjalankan fungsi,” ujar Ismed lagi.

Terlebih lagi, tambah Ismed, pasar regional maupun pasar global tidak meliburkan transaksi, namun tetap beroprasi sebagaimana mestinya. Dia juga meminta agar pemerintah mendorong masyarakat sehingga lebih ulet beraktivitas, bukan malah sibuk memproduksi hari libur. Pemerintah juga seharusnya belajar dari bangsa Jepang, Korea Selatan, China atau Singapura yang memiliki libur nasional sedikit.

“ Hanya dengan produktivitas dan kinerja yang maksimal upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen akan bisa dicapai,” demikian IHP. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya