Berita

soeharto

Soeharto Jadi Lebih Baik karena 'Guru Kencing Berdiri'

SELASA, 17 MEI 2011 | 12:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer yang memperlihatkan “kerinduan” masyarakat terhadap sosok Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya dan berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diterima oleh akal sehat.

Mengingat, bahwa selama berkuasa, SBY gagal memberikan keteladanan, baik kepada para pendukungnya, maupun kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dalam masyarakat feodalistik seperti yang ada di Indonesia, kepemimpinan seseorang tidak bisa hanya menggunakan kata-kata. Melainkan, leadership is the matter of acction and example. Kalau seorang pemimpin gagal memberikan keteladanan, maka para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang bisa malah lebih destruktif dari yang dicontohkan oleh pemimpin,” demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli menyikapi hasil survei Indo Barometer yang membikin heboh itu.

“Ini seperti kata pepatah, karena guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa siang (17/5).

Berdasarkan survei Indo Barometer itu, pemerintahan Soeharto adalah yang paling disukai (40,9 persen), di susul pemerintahan di era reformasi (22,8) dan pemerintahan di era sebelum Soeharto (3,3 persen).

Demand yang paling besar dalam era reformasi ini adalah soal pemberantasan KKN. Itu sebabnya, untuk berbagai kasus KKN yang melibatkan Soeharto dan keluarga serta orang-orang dekatnya sampai disinggung dalam Tap MPR.

Namun sayangnya, justru di era SBY inilah nepotisme terlihat lebih hebat bahkan bila dibandingkan dengan era Soeharto.

Ketika berkuasa, Soeharto membuat berbagai kebijakan yang dapat menguntungkan klik pengusaha dan kaum kerabatnya. Mereka, kroni Soeharto itu, mencari keuntungkan dengan bermodalkan koneksi dan surat sakti yang diberikan Soeharto dan orang-orang dekatnya.

Sementara di masa SBY ini yang terjadi adalah proses penggerogotan anggaran oleh anggota kelompok penguasa.

Di Partai Demokrat, misalnya, kata Rizal Ramli lagi, ada banyak empire kecil yang bekerja untuk memperebutkan proyek yang didanai oleh APBN.

“Ada semacam kompetisi internal di kalangan pengikut SBY untuk memperebutkan bisnis APBN di kementerian dan lembaga-lembaga lain yang didanai pajak masyarakat,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya