Berita

soeharto

Soeharto Jadi Lebih Baik karena 'Guru Kencing Berdiri'

SELASA, 17 MEI 2011 | 12:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer yang memperlihatkan “kerinduan” masyarakat terhadap sosok Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya dan berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diterima oleh akal sehat.

Mengingat, bahwa selama berkuasa, SBY gagal memberikan keteladanan, baik kepada para pendukungnya, maupun kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dalam masyarakat feodalistik seperti yang ada di Indonesia, kepemimpinan seseorang tidak bisa hanya menggunakan kata-kata. Melainkan, leadership is the matter of acction and example. Kalau seorang pemimpin gagal memberikan keteladanan, maka para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang bisa malah lebih destruktif dari yang dicontohkan oleh pemimpin,” demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli menyikapi hasil survei Indo Barometer yang membikin heboh itu.

“Ini seperti kata pepatah, karena guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa siang (17/5).

Berdasarkan survei Indo Barometer itu, pemerintahan Soeharto adalah yang paling disukai (40,9 persen), di susul pemerintahan di era reformasi (22,8) dan pemerintahan di era sebelum Soeharto (3,3 persen).

Demand yang paling besar dalam era reformasi ini adalah soal pemberantasan KKN. Itu sebabnya, untuk berbagai kasus KKN yang melibatkan Soeharto dan keluarga serta orang-orang dekatnya sampai disinggung dalam Tap MPR.

Namun sayangnya, justru di era SBY inilah nepotisme terlihat lebih hebat bahkan bila dibandingkan dengan era Soeharto.

Ketika berkuasa, Soeharto membuat berbagai kebijakan yang dapat menguntungkan klik pengusaha dan kaum kerabatnya. Mereka, kroni Soeharto itu, mencari keuntungkan dengan bermodalkan koneksi dan surat sakti yang diberikan Soeharto dan orang-orang dekatnya.

Sementara di masa SBY ini yang terjadi adalah proses penggerogotan anggaran oleh anggota kelompok penguasa.

Di Partai Demokrat, misalnya, kata Rizal Ramli lagi, ada banyak empire kecil yang bekerja untuk memperebutkan proyek yang didanai oleh APBN.

“Ada semacam kompetisi internal di kalangan pengikut SBY untuk memperebutkan bisnis APBN di kementerian dan lembaga-lembaga lain yang didanai pajak masyarakat,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya