Ekonom Senior: Kabinet Neolib SBY-Boediono Hanya Sibuk Tanda Tangan

Perdana Menteri Republik Rakyat China Wen Jiabao mengutip arti penting Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 lalu dalam kuliah umum di hadapan tokoh-tokoh Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (Sabtu, 30/4).

Wen Jiabao mengapresiasi semangat yang diwariskan konferensi itu yang menurutnya masih relevan hingga hari ini. Ia mengingatkan, prinsip-prinsip dasar yang diwariskan KAA membuka kesempatan bagi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika untuk merumuskan kepentingan bersama dan di sisi lain menjaga keberagaman dan menciptakan koeksistensi damai.

Menurut ekonom senior Indonesia, Dr. Rizal Ramli yang juga hadir dalam policy lecture itu, semangat KAA itu memang pantas dijadikan sebagai pondasi untuk menjalin hubungan antarbangsa yang saling menguntungkan. Sayangnya, menurut Rizal Ramli, pemerintah Indonesia lebih sering memperlakukan KAA sebagai hal yang seremonial belaka. Dasasila Bandung yang dihasilkan dalam konferensi itu tidak menjiwai kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Tidak terlihat keinginan serius untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri, sehingga hubungan dengan negara lain tidak akan merugikan rakyat.

Hal penting kedua yang digarisbawahi mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu dari kuliah umum Wen Jiabao berkaitan dengan posisi RRC terhadap kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Asean. Wen Jiabao menegaskan bahwa RRC bukanlan ancaman bagi Asean, baik dari segi militer maupun ekonomi.

“Kita harus melihat hal itu secara berimbang. Boleh saja dari segi militer dan politik luarnegeri China menginginkan Asean yang damai. Tapi dari sisi Indonesia dan kepentingan nasional, kita harus menjadikan hubungan baik itu bisa bermanfaat bagi Indonesia. Sejauh ini, tantangan ini yang belum dijawab dengan tegas oleh pemerintahan SBY-Boediono,” ujar Ketua Dewan Penyantun Universitas Bung Karno ini kepada Rakyat Merdeka Online, di kediamannya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Minggu pagi (1/5).

Sinyal lain yang disampaikan Wen Jiabao adalah keinginan China memperkuat hubungan kerjasama di bidang maritim dengan Indonesia, khususnya di kawasan Selat Malaka. Sinyal yang disampaikan Wen Jiabao ini, menurut Rizal Ramli, seharusnya disambut pemerintah Indonesia dengan mereview ulang arti penting Selat Malaka yang selama ini menjadi ajang kompetisi kepentingan negara-negara besar. Selat Malaka adalah salah satu selat teramai di dunia. Tetapi sayangnya, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal.

Tokoh oposisi ini juga menggarisbawahi pernyataan-pernyataan Wen Jiabao mengenai China Asean Free Trade Agreement (CAFTA), dan keinginan kuat China menjalin hubungan yang sama menguntungkan. Sayangnya, pada praktiknya China lah yang berhasil menarik keuntungan. Sementara Indonesia hanya menjadi atribut dalam sistem perekonomian yang dikembangkan China.

“Tetapi,” sambung Rizal Ramli, “kita tidak bisa menyalahkan China semata. Fakta ini menunjukkan kekurangcerdasan dan kekurangsiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan China Asean Free Trade,” uajrnya.

Pemerintah Indonesia hanya sibuk tanda tangan, tanpa diikuti upaya menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memperkuat struktur industri dalam negeri dan daya saing serta melindungi lapangan kerja di Indonesia.

Sehingga demikian, banyak kalangan yang menilai sangat tidak adil bila Indonesia hanya menjadi sumber bahan mentah untuk ekonomi China juga negara besar lain, dan menjadi pasar untuk produk-produk mereka.

Rizal Ramli mencontohkan sikap Presiden Bill Clinton ketika menandatangani perjanjian NAFTA dengan Kanada dan Meksiko tahun 1994 lalu. Di saat bersamaan, Clinton mengambil sejumlah kebijakan nasional untuk memperkuat industri dan daya saing Amerika Serikat. Ia tidak segan-segan mengambil langkah penyesuaian untuk melindungi pekerja Amerika Serikat. Bila itu tidak dilakukan, Kongres AS pasti tidak akan menyetujui.

“Sementara kabinet neoliberal SBY-Boediono ini sangat percaya pada fundamentalisme pasar yang menjanjikan keuntungan bersama, sehingga mengabaikan penguatan industri dalam negeri dan perlindungan tenaga kerja,” demikian Rizal Ramli. [guh]