Berita

ilustrasi

Rizal Ramli: Nasionalisme Palsu SBY-Boediono Lahirkan Radikalisme

JUMAT, 29 APRIL 2011 | 06:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Fenomena radikalisasi sekelompok warganegara Indonesia, termasuk yang menggunakan label keagamaan, lahir dan berkembang bersamaan dengan kegagalan pemerintah menambah lapangan pekerjaan, menekan jumlah pengangguran, dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Jurang yang memisahkan kelompok the haves dan the have-nots di negara ini bukan semakin pendek, sebaliknya menjadi begitu lebar. Pameran kekayaan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat terjadi di depan mata di saat sebagian besar lainnya harus berjuang mati-matian dan dipinggirkan.

Demikian analisa yang disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli berkaitan dengan maraknya isu radikalisasi, khususnya di kalangan sebagian umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa NII dan yang sejenisnya ini bukan barang baru. Ini fenomena lama, (yang) lahir lebih karena persoalan struktural, bukan ideologis,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/4).

Indonesia, Rizal Ramli mengingatkan, didisain oleh founding fathers untuk dapat melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sayangnya, pemerintah tidak dapat menciptakan kondisi dan tidak memperlihatkan keseriusan ke arah itu. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga frustrasi sosial semakin melebar.

“Nasionalisme yang didengung-dengungkan palsu dan jargon belaka. (Karena) terjadi semacam kekosongan ideologi, lantas ada kelompok yang bisa memanfaatkan dan meradikalisasi, atau mungkin hanya menjebak, sebagian orang yang merasa terpinggirkan. Kelompok seperti ini dipandang bisa menawarkan semacam ideologi tandingan,” demikian Rizal Ramli.

Dia berpendapat, adalah bukti dari komitmen pemerintah dan kelompok elit yang dapat menghentikan radikalisme sepert ini. Di sisi lain, Rizal Ramli ragu pemerintahan SBY dan Boediono, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh paham neoliberalisme yang hanya menguntungkan sebagian kecil warga negara Indonesia, dapat melakukan itu. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya