Berita

ilustrasi

Rizal Ramli: Nasionalisme Palsu SBY-Boediono Lahirkan Radikalisme

JUMAT, 29 APRIL 2011 | 06:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Fenomena radikalisasi sekelompok warganegara Indonesia, termasuk yang menggunakan label keagamaan, lahir dan berkembang bersamaan dengan kegagalan pemerintah menambah lapangan pekerjaan, menekan jumlah pengangguran, dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Jurang yang memisahkan kelompok the haves dan the have-nots di negara ini bukan semakin pendek, sebaliknya menjadi begitu lebar. Pameran kekayaan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat terjadi di depan mata di saat sebagian besar lainnya harus berjuang mati-matian dan dipinggirkan.

Demikian analisa yang disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli berkaitan dengan maraknya isu radikalisasi, khususnya di kalangan sebagian umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa NII dan yang sejenisnya ini bukan barang baru. Ini fenomena lama, (yang) lahir lebih karena persoalan struktural, bukan ideologis,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/4).

Indonesia, Rizal Ramli mengingatkan, didisain oleh founding fathers untuk dapat melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sayangnya, pemerintah tidak dapat menciptakan kondisi dan tidak memperlihatkan keseriusan ke arah itu. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga frustrasi sosial semakin melebar.

“Nasionalisme yang didengung-dengungkan palsu dan jargon belaka. (Karena) terjadi semacam kekosongan ideologi, lantas ada kelompok yang bisa memanfaatkan dan meradikalisasi, atau mungkin hanya menjebak, sebagian orang yang merasa terpinggirkan. Kelompok seperti ini dipandang bisa menawarkan semacam ideologi tandingan,” demikian Rizal Ramli.

Dia berpendapat, adalah bukti dari komitmen pemerintah dan kelompok elit yang dapat menghentikan radikalisme sepert ini. Di sisi lain, Rizal Ramli ragu pemerintahan SBY dan Boediono, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh paham neoliberalisme yang hanya menguntungkan sebagian kecil warga negara Indonesia, dapat melakukan itu. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya