Berita

ilustrasi

Rizal Ramli: Nasionalisme Palsu SBY-Boediono Lahirkan Radikalisme

JUMAT, 29 APRIL 2011 | 06:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Fenomena radikalisasi sekelompok warganegara Indonesia, termasuk yang menggunakan label keagamaan, lahir dan berkembang bersamaan dengan kegagalan pemerintah menambah lapangan pekerjaan, menekan jumlah pengangguran, dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Jurang yang memisahkan kelompok the haves dan the have-nots di negara ini bukan semakin pendek, sebaliknya menjadi begitu lebar. Pameran kekayaan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat terjadi di depan mata di saat sebagian besar lainnya harus berjuang mati-matian dan dipinggirkan.

Demikian analisa yang disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli berkaitan dengan maraknya isu radikalisasi, khususnya di kalangan sebagian umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa NII dan yang sejenisnya ini bukan barang baru. Ini fenomena lama, (yang) lahir lebih karena persoalan struktural, bukan ideologis,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/4).

Indonesia, Rizal Ramli mengingatkan, didisain oleh founding fathers untuk dapat melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sayangnya, pemerintah tidak dapat menciptakan kondisi dan tidak memperlihatkan keseriusan ke arah itu. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga frustrasi sosial semakin melebar.

“Nasionalisme yang didengung-dengungkan palsu dan jargon belaka. (Karena) terjadi semacam kekosongan ideologi, lantas ada kelompok yang bisa memanfaatkan dan meradikalisasi, atau mungkin hanya menjebak, sebagian orang yang merasa terpinggirkan. Kelompok seperti ini dipandang bisa menawarkan semacam ideologi tandingan,” demikian Rizal Ramli.

Dia berpendapat, adalah bukti dari komitmen pemerintah dan kelompok elit yang dapat menghentikan radikalisme sepert ini. Di sisi lain, Rizal Ramli ragu pemerintahan SBY dan Boediono, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh paham neoliberalisme yang hanya menguntungkan sebagian kecil warga negara Indonesia, dapat melakukan itu. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya