Berita

irgan chairul mahfiz/ist

Sikap PPP Soal Ahmadiyah dan Teror Bom Dibahas dalam Pleno

SENIN, 21 MARET 2011 | 10:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. DPP Partai Persatuan Pembangunan akan membahas konstelasi politik yang aktual serta berbagai masalah kemasyarakatan, seperti Ahmadiyah, teror Bom Buku. Selain itu, penguatan basis dukungan partai untuk pembaharuan, agenda keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan, juga menjadi materi-materi yang akan dikupas.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, dalam pernyataannya yang diterima Rakyat Merdeka Online (Senin, 21/3). Beberapa hal di atas akan dibahas sekaligus dalam agenda Pleno DPP PPP tanggal 22-23 Maret esok di Jakarta. Pleno akan dihadiri Pengurus Harian, Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Syariah, Majelis Pakar, serta Pimpinan Departemen dan Lembaga. PPP juga bakal membahas rencana Mukernas dan Muktamar yang akan digelar Juni mendatang.

Dalam konteks isu Ahmadiyah, PPP menghendaki pembubaran ajaran dan organisasinya, karena Ahmadiyah telah menciptakan "agama di dalam agama", penistaan terhadap kemurnian ajaran Islam, penyelewengan aqidah umat Islam, sehingga merusak inti ajaran Islam, khususnya tentang iman atau kepercayaan kepada Allah dan RasulNya.


"Jika dibiarkan akan merusak ukhuwwah Islamiyah dan pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang sudah terbangun dalam semangat keutuhan, toleransi, serta kebersamaan," ucapnya.

Irgan menekankan, sebaiknya kalangan penegak HAM tidak memandang pembubaran Ahmadiyah secara sempit atau sepihak, tapi harus dilihat dari kacamata perasaan umat Islam keseluruhan dan demi menjaga ketaatan beragama di dalam lingkungan umat Islam.

Terkait teror bom paket yang sepekan kemarin jadi isu menakutkan, PPP mengutuk keras. Partai warisan Orde Baru ini menyebut ancaman bom sebagai hal yang biadab.

"Jangan lalu distigmatisasi kepada umat Islam dengan mencari-cari kesalahan pada kelompok di kalangan umat Islam yang jelas mencintai harmoni dan damai," tukas Irgan.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya