Berita

DEFISIT ANGGARAN

Demokrat: Pemerintah Sudah Laksanakan Keinginan Golkar

SELASA, 28 SEPTEMBER 2010 | 09:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Golkar meminta agar pemerintah menambah defisit anggaran dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 dari 1,7 persen menjadi 2,3 persen.

Bagaimana tanggapan Partai Demokrat sebegai partai pemerintah?

"Memang kondisi terakhir demikian, artinya Golkar berani minus sampai 2,3 persen. Itu bisa, namun itu harus ditutup dengan surat utang," jawab politisi Demokrat, Achsanul Qosasih saat dihubungi Rakyat Merdeka Online semalam.


Namun sayangnya, lanjut Achsanul permintaan Golkar itu dibarengi dengan permintaan agar defisit anggaran tidak ditutup dari utang.

"Mereka katakan tidak boleh hutang," ujar wakil ketua komisi XI DPR RI itu.

"Soal defisit itu soal kebijakan. Kalau berani defisit besar, ya asal pertumbuhannya lebih baik. Kalau Demokrat, yang penting anggaran untuk infrastrukturnya besar walaupun defisitnya diperbesar tidak masalah," imbuhnya.

Bagi pemerintah, sebut anggota Komisi XI ini, APBN 2011 sudah diarahkan untuk infrasturktur dan pembangunan daerah. Makanya, pemerintah sudah mengalokasikan 70 persen APBN untuk diarahkan ke daerah.

"Sebenarnya defisit APBN adalah 115,7 triliun atau 1,7 persen PDB (produk domestik bruto). Sementara kita sudah lihat utang kita sudah 26,8 persen. Memang masih aman, tapi defisit anggaran sebesar itu sudah masuk ke 11 prioritas pembangunan nasional dalam APBN," pungkas Achsanul.

Sebelumnya, Partai Golkar meminta pemerintah menambah anggaran tahun 2011 untuk tiga sektor, yakni untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Tim Densus 88 Mabes Polri dan untuk sektor Pertahanan.

Dari alokasi anggaran sebesar 1,9 miliar untuk PNPM, partai berlambang pohon beringin itu meminta ditambah menjadi Rp 2,4 miliar. Sementara untuk  Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ditambah menjadi Rp 60 miliar dari jumlah alokasi Rp 9 miliar.

Dari mana dananya diambil? Sementara kita tahu pemerintah sudah menyampaikan bahwa tahun 2011 RAPBN akan mengalami defisit sebesar Rp 115,7 triliun atau sekitar 1,7 persen.

"(Dananya dari) ya dengan menjual surat utang negara di dalam negeri. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kita masih ada 200 triliun," tegas ketua Umum DPP Partai Golkar, Abu rizal Bakrie kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta kemarin (27/9).

Ical, sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah bisa menambah anggaran dalam RABN tahun 2011. Defisit anggarannya  harus ditambah menjadi 2,1 persen.

"Kita bisa pertahankan defisit anggarannya di 2,1 persen. Jangan takut Malaysia saja 6 persen," pungkasnya menjawab pertanyaan wartawan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya