Berita

Aktivis Filipina Minta Pemerintah Indonesia Kurangi Penggunaan Energi Batubara

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2010 | 22:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Indonesia harusnya berinisiatif untuk melakukan peningkatan ekonomi dari sektor pertanian, bukan hanya dari sektor pertambangan seperti batubara.

Demikian dikatakan Rosalinda G Latino, aktivis lingkungan Filipina kepada wartawan di kantor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Mampang, Jakarta Selatan, Jumat malam (24/9).

"Batu bara merupakan energi kotor dan sangat merusak. Perusahan-perusahan pertambangan merusak ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi Indonesia," tegas aktivis yang bernaung dibawah Legal Right and Natural Resources (LRC) itu. 


Selain itu, pertambangan juga menyebabkan terjadinya global warming atau perubahan iklim. Ini karena 60 persen peningkatan karbondioksida di udara berasal dari batu bara. 

"Jadi Global warming itu disebabkan oleh orang-orang kaya (perusahan-perusahan tambang)," katanya yang sesekali berbicara bahasa Tagalog.  Untuk mengurangi resiko tersebut, Ros, sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah Indonesia segera menggunakan energi yang lebih aman. misalnya energi matahari atau energi yang bersumber dari udara. 

"Ok, tidak masalah untuk awal yang mahal. Tapi pelan-pelan itu akan jadi murah karena kedua energi itu tidak akan pernah habis," pungkas aktivis lingkungan Filipina itu. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya