Berita

ilustrasi

Biaya untuk Recovery Lumpur Lapindo Naik Rp 0,07 Triliun

SELASA, 21 SEPTEMBER 2010 | 21:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Alokasi anggaran penanggulangan akibat luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, akan naik. Jumlah kenaikannya mencapai Rp 0,07 triliun. Sebab, tahun 2010 anggarannya hanya Rp 1,19 triliun, sementara tahun 2011, biayanya yang akan dialokasikan rencananya sebesar Rp 1,26 triliun.

Anggaran sebesar Rp 1,26 triliun tersebut akan digunakan untuk tiga bidang pokok penanganan, yakni bidang operasi, bidang sosial dan bidang infrastruktur.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Kepala Bappenas, Lukita Wijaya Dinarsya saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, terkait penanganan Lumpur Lapindo oleh pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI dengan agenda pembahasan asumsi Makro dalam RUU APBN 2011, di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/9).

“Alokasi pembiayaan aspek operasi tahun 2010 sebesar Rp 838,5 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 958,3 miliar rupiah,” ujarnya.

Seperti diketahui, bidang operasi penanggulangan lumpur lapindo sendiri meliputi kegiatan perencanaan operasi luapan lumpur, penanganan luapan lumpur dan mitigasi, penanganan bencana geologi serta melakukukan monitoring lingkungan.

“Biaya ini termasuk pembayaran jual beli tanah di tiga desa di Porong,” jawabnya menambahkan.

Sementara itu, masih menurut Lukita, soal perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial, pengelolaan penanganan bantuan sosial serta peningkatan dan perlindungan sosial korban akibat luapan, untuk tahun 2011 akan dialokasikan dana sebesar Rp 59,8 miliar. Pada tahun 2010 biaya penanganan bidang sosial ini hanya Rp 12,3 triliun.

“Untuk infrastruktur, alokasi pembiayaannya tahun 2010 sebesar Rp 348,9 miliar sementara pada tahun 2011 sebesar Rp 245,1 miliar,” pungkasnya. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya