Berita

Penolakan Delapan Ribu Jaksa Bukan Pembangkangan, Cuma Siratkan SBY Gagal

SENIN, 20 SEPTEMBER 2010 | 18:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Tuntutan delapan ribu jaksa, agar calon Jaksa Agung dari luar kejaksaan, bukanlah bentuk pembangkangan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tetapi hanya menyiratkan pesan, bahwa selama ini presiden selalu gagal menempatkan figur yang cocok untuk memimpin intitusi adhiyaksa tersebut.

"Track record pilihan SBY selalu tidak bagus. Kalau SBY memilih seperti Baharuddin Loppa, saya kira tidak akan ada penolakan," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi kepada Rakyat Merdeka Online, disela-sela diskusi yang diadakan oleh Balai Kebangsaan, di Jalan Raya Abdul Syafii, Ruko Selmis Building, Tebet, Jakarta (20/9).

Terlepas dari persoalan tersebut, mantan juru bicara presiden era Gus Dur ini menghendaki jika kejaksaan dipimpin oleh orang dari eksternal kejaksaan. Sebab, kebutuhan besar dari kejaksaan saat ini adalah membuktikan, bahwa mereka bersih dari tindakan-tindakan koruptif dalam penegakan hukum.


"Situasi sekarang kejaksaan itu seperti kepolisian, korupsinya sangat kuat. Trust masyarakat kepada kejaksaan rendah. Jika (dipimpin) dari internal maka itu tidak akan membalikkan citra tadi. Yang ada malah akan memperburuk citra dan ketidak-trust-an masyarakat," pungkasnya. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya