Berita

Pemerintah Semakin Jauh dari Rakyat Bila Tega Cabut Subsidi BBM

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2010 | 10:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rencana pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai kebijakan yang salah dan keliru. Sebab, kebijakan itu akan menimbulkan masalah baru dan juga pekerjaan baru yang lebih rumit. Kebijakan tersebut benar-benar sangat jauh dari kepentingan rakyat.

Hal itu dikatakan pengamat perminyakan, M Qurtubi kepada Rakyat Merdeka Online Minggu (19/9), saat dimintai tanggapan soal rencana pembatasan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah mulai tahun ini.

"Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah. Bagi BBM jenis premium misalnya, bisa diatasi dengan cara membangun infrastruktur untuk bahan bakar gas. Ganti semua angkutan umum menjadi berbahan bakar gas, seperti Trans Jakarta," ujarnya.


Kebijakan ini, menurutnya disebabkan ketakutan pemerintah sendiri terhadap harga minyak dunia. Padahal harga minyak mentah dunia saat ini jauh di bawah asumsi harga minyak seperti yang diasumsikan oleh pemerintah sendiri.

"Harga minyak dunia saat ini US$ 70 dan itu masih rendah karena kita sudah mematok harga minyak dengan asumsi angka US$ 80 per barel dalam APBN-P 2010. Jadi Pemerintah seharusnya jangan takut," pungkasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya