Berita

PAN Turut Kecam Keras Aksi Kekerasan HKBP di Bekasi

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2010 | 15:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kecaman atas aksi kekerasan yang dialami dua pengurus Gereja HKBP Ciketing Bekasi, yakni Sin-tua ST Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak, terus dilontarkan. Kali ini datang dari kalangan politisi Partai Amanat Nasional yang menyebut aksi itu sebagai perbuatan biadab, melawan hukum, dan berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang majemuk.

Kecaman keras ini diungkapkan Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto dalam jumpa pers di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9).

"PAN prinsipnya mendukung upaya memperkuat amanah konstitusi yang menjamin kebebasan beragama tapi diperlukan suatu instrumen pendukung yang kokoh dan adil agar pada tingkat implementasi tidak menimbulkan disharmonis di masyarakat," ujar Bima yang tampak didampingi Bara Hasibuan, Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy dan anggotanya, Eko Patrio.


Karena itu, PAN mendesak pemerintah segera mencari akar permasalahan dari berbagai tindakan kekerasan atas nama agama. Selain itu, diharapkan ke depan presiden dan tokoh-tokoh masyarakat terlibat langsung dalam usaha menguatkan nilai-nilai toleransi dan harmoni antar umat beragama.
 
"Peristiwa Ciketing itu harus dijadikan momentum refleksi dan evaluasi bersama atas kesungguhan kita menghargai perbedaan, mengedepankan toleransi dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat," imbuh Bima. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya