Berita

CENTURYGATE

PPP Minta KPK Tak Gentar Hadapi Intervensi Golkar

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 | 16:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Publik boleh saja menilai bahwa Partai Golkar mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntasan kasus Centurygate lewat pernyataan elit-elit politik partai beringin itu.

Namun, KPK tak boleh terpengaruh dengan intervensi itu karena kemerdekaannya telah dijamin oleh konstitusi.

"Ya, publik boleh saja menilai, siapa pun melakukan intervensi. Ada pun yang dilakukan Partai Golkar sebagai partai politik itu upaya dia yang wajar," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy kepada Rakyat Merdeka Online di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 16/9).


Namun, dia mengatakan, setiap orang atau pun partai politik tetap tunduk pada ketentuan hukum yang tidak membolehkan untuk mengintervensi KPK. Dan semua orang harus menunjung tinggi aturan itu.

"KPK ini secara undang undang, institusi yang tidak bisa diintervensi. Jadi KPK jangan gentar terhadap intervensi itu. Lakukan saja sesuai dengan tugasnya," ucapnya sambil mengatakan dengan demikian apa yang disampaikan oleh elit politik Partai Golkar itu hanya imbauan moral saja.

Sebaliknya, Romi, sapaan akrabnya, meminta agar KPK juga tidak melakukan politisasi dan tebang pilih dalam menangani sebuah kasus korupsi.

"Tapi juga KPK jangan melakukan politisiasi kasus. Karena kemudian persoalan-persoalan besar banyak yang tidak diselesaikan. Tetapi persoalan yang lebih kecil didahulukan. KPK harus menjawab persoalan ini agar tidak dianggap mempolitisasi kasus," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya