Berita

DPR: Studi Banding agar UU Tak Cepat Direvisi

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 | 15:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Salah satu tujuan studi banding adalah agar DPR mendapatkan masukan dari beberapa negara yang telah memiliki pengalaman tentang sebuah undang undang yang sedang disusun.

Dengan adanya studi banding ini, diharapkan UU tersebut kelak tidak gampang untuk direvisi. Hal ini berkaca pada pengalaman penyusunan UU yang sebelumnya tidak melalui studi banding.

"Dari pengalaman undang undang yang sudah diundangkan, ternyata dalam satu tahun sudah mengalami revisi kembali. Misalnya, undang-undang mengenai Migas yang heboh. Sekarang sudah mulai diajukan Undang Undang Minerba," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 16/9).


Pada bagian lain, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, DPR harus mempunyai acuan dengan aturan yang sudah lebih baik, bila akan menyusun peraturan. Hal ini semakin penting untuk melakukan studi banding ke negara yang sudah punya pengalaman.
 
"Tidak bisa hanya mengacu pada ha-hal yang disiapkan oleh pemerintah saja. Lagi kan, ini (RUU Holtikiultura) usul inisiatif dari DPR. DPR harus memiliki hal yang lengkap dan baik soal itu," sebutnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya