Berita

Densus 88 Diperiksa Australia, DPR Ngaku Dananya Tak Transparan

SELASA, 14 SEPTEMBER 2010 | 16:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Australia mengirimkan seorang utusan khusus ke Maluku untuk menyelidiki kebenaran kabar adanya tindak kekerasan terhadap tahanan politik yang dilakukan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88, seperti yang sebelumnya diungkapkan lembaga HAM internasional, Amnesty International dan Human Rights Watch.

Jika penyelidikan itu benar berlangsung, berarti pemerintah telah melakukan kerjasama bersyarat dengan Australia.

Demikian dikatakan anggota Komisi III, Ahmad Basarah kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Selasa (14/9), ketika ditanya apakah pemerintah telah melakukan kerjasama bersyarat terkait dengan investigasi yang akan dilakukan pihak Australia.


"Iya, saya kira kalau Australia bisa melakukan itu (investigasi) berarti bantuan yang diberikan kepada Densus itu bersyarat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Ia jelaskan, niat Australia melakukan investigasi itu berkaitan dengan jutaan dolar AS yang telah mereka gelontorkan untuk membantu tim anti teror tersebut.

Meski demikian, Ahmad mengingatkan pemerintah harus waspada agar pemerintah Australia tidak melanggar hak kedaulatan hukum Indonesia. Kalaupun terjadi pelanggaran, tidak ada hak Australia melakukan investigasi, sebab kejahatan terjadi di wilayah yuridiksi kita.

"Kita punya mekanisme perundang-undangan yang cukup untuk melakukan investigasi, apakah benar pelanggaran HAM itu terjadi atau tidak," tegasnya.

Ahmad juga menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas bantuan yang diterima Densus 88, hingga saat ini belum jelas. Sejauh ini belum ada audit menyeluruh mengenai apa saja bantuan yang diterima Densus 88 baik dari Amerika maupun Australia.

Karenanya, masih menurutnya, dalam waktu dekat komisi III akan meminta klarifikasi dan melakukan kroscek kepada Kapolri terhadap semua bantuan yang diterima Densus 88.

"Kita akan lakukan itu secepatnya," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, informasi yang dilansir Rights Watch dan Amnesty International tentang pelanggaran HAM oleh Densus 88 membuat Australia merasa berkepentingan. Seperti dikutip dari harian Sydney Morning Herald, Densus 88 telah menerima dana jutaan dollar AS setiap tahun dari Australia untuk biaya operasinya.[ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya